TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar Rapat Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Selasa (14/4/2026).
Mewakili Gubernur Papua Selatan, Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027.
Ia menjelaskan, sebelumnya telah dilaksanakan konsultasi publik pada 7 April 2026 yang menyepakati tema RKPD 2027, yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Selain itu, disepakati lima prioritas pembangunan daerah, yaitu:
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.
• Pengembangan ekonomi berbasis industri, kreativitas, infrastruktur, dan kewirausahaan.
• Penguatan tata kelola pemerintahan.
• Perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
• Peningkatan infrastruktur dan konektivitas.
Guritno menegaskan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya sinkronisasi urusan pemerintahan daerah dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Forum ini memiliki peran strategis dalam tahapan penyusunan RKPD 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam forum ini dibahas rancangan awal rencana kerja (Renja) perangkat daerah guna memperoleh masukan dan penyelarasan dengan rancangan awal RKPD. Hasilnya akan diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaian program.
Beberapa fokus utama dalam forum ini meliputi:
• Penyelarasan program prioritas
• Paparan program strategis
• Sinkronisasi lintas sektor
• Diskusi kolaboratif antar perangkat daerah
• Penetapan usulan kegiatan prioritas Tahun 2027
• Pembahasan tematik bidang SDM, ekonomi, dan infrastruktur
Melalui forum ini, diharapkan tercapai kesepakatan program prioritas pembangunan yang sejalan dengan tema RKPD 2027, khususnya dalam peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Guritno juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk penyelarasan pendanaan yang bersumber dari APBD maupun dukungan APBN.
“Sebagai provinsi baru, Papua Selatan memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pelayanan publik. Karena itu dibutuhkan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta para pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan, untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, dan klarifikasi program.
“Perencanaan yang dihasilkan harus sinergis, terukur, dan berorientasi pada hasil,” tutupnya. (***)
