TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menetapkan alokasi penggunaan anggaran, baik dana otonomi khusus (Otsus) maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Dikutip dari Akun Resmi Pemprov Papua Selatan, permintaan tersebut disampaikan saat rapat virtual bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/4/2026).
Apolo menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan enam gubernur se-Tanah Papua bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Askolani, yang berlangsung sehari sebelumnya.
Menurutnya, pertemuan itu juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara pada Desember 2025.
Dalam arahannya, Presiden meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar dana Otsus yang sebelumnya mengalami efisiensi dapat dikembalikan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui DJPK telah meningkatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp12,69 triliun yang akan dibagi ke enam provinsi di Papua.
“Untuk itu, kita diminta segera memasukkan usulan penggunaan dana tersebut,” kata Apolo.
Ia menegaskan, TAPD harus bergerak cepat untuk menetapkan alokasi anggaran, baik dana Otsus maupun DTI, dalam waktu dua pekan sesuai batas waktu yang diberikan pemerintah pusat.
Selain itu, seluruh OPD juga diminta segera menyusun dan mengajukan perencanaan penggunaan anggaran untuk tahun berjalan.
Apolo bahkan memberikan batas waktu lebih singkat bagi OPD agar segera menyampaikan usulan tersebut.
“Kita beri waktu paling lama sampai minggu depan. Kalau ada OPD yang tidak memasukkan usulan, maka akan dianggap tidak membutuhkan tambahan anggaran,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan peluang peningkatan dana Otsus ini secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. (***)
