Oleh : Agus Sumule, Universitas Papua.
Film dokumenter Pesta Babi membuat banyak orang bertanya tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) di Selatan Papua. Kita semua tentu berharap Indonesia semakin kuat dalam bidang pangan dan energi. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut.
Tetapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan.
Jika PSN dapat menghasilkan manfaat besar bagi negara dan investor, apa manfaat yang akan diterima Orang Asli Papua yang hidup di atas tanah tempat proyek itu dibangun?
Pertanyaan ini bukanlah penolakan terhadap pembangunan. Justru sebaliknya. Kita ingin pembangunan yang adil, pembangunan yang membuat masyarakat setempat ikut maju dan sejahtera.
Karena itu, mungkin sudah saatnya negara memikirkan PSN untuk Orang Asli Papua.
Misalnya:
PSN Pendidikan Orang Asli Papua melalui perluasan program seperti Sekolah Sepanjang Hari, asrama pendidikan, internet kampung, dan peningkatan kualitas guru.
PSN Kesehatan Kampung Papua agar setiap kampung memiliki akses yang lebih baik terhadap tenaga kesehatan, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.
PSN Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat melalui koperasi adat, UMKM, pertanian, perikanan, dan usaha produktif lainnya.
PSN Pengembangan SDM Papua melalui ribuan beasiswa bagi generasi muda Papua.
PSN Dana Abadi Masyarakat Adat Papua yang dibiayai dari sebagian manfaat ekonomi pemanfaatan sumber daya alam Papua. Dalam konteks ini, sistem sewa atau kontrak jangka panjang tanah adat layak dipertimbangkan. Tanah tetap menjadi milik masyarakat adat, sementara negara atau investor memperoleh hak penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Sebagian pendapatan dari sewa tersebut dapat dimasukkan ke dalam Dana Abadi Masyarakat Adat untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi generasi mendatang.
PSN Digitalisasi UMKM Orang Asli Papua juga penting agar produk-produk Papua dapat menembus pasar nasional dan internasional.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan di Papua tidak boleh hanya diukur dari berapa hektar lahan yang dibuka atau berapa besar investasi yang masuk.
Keberhasilan pembangunan harus diukur dari berapa banyak anak Papua yang bersekolah, berapa banyak kampung yang keluar dari kemiskinan, berapa banyak pengusaha Papua yang tumbuh, dan seberapa besar kesejahteraan masyarakat adat meningkat.
Jangan sampai Papua hanya menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional.
Papua juga harus menjadi penerima manfaat strategis nasional.
Dan lebih dari itu, Orang Asli Papua harus ditempatkan sebagai tujuan strategis nasional.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya berapa banyak yang dapat diambil dari Papua, dan mulai bertanya berapa banyak yang harus ditinggalkan untuk masa depan Orang Asli Papua.
Versi lebih panjang dari tulisan ini dapat diperoleh dari penulis.
