TIFFANEWS.CO.ID – Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII Jayapura menggelar kegiatan Sosialisasi Jasa Lingkungan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong pemanfaatan potensi hutan yang tidak hanya berorientasi pada hasil kayu, tetapi juga jasa lingkungan dan nilai ekonomi karbon.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, di Kabupaten Merauke tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto.
Kepala BPHL Wilayah XVII Jayapura, Plaghelmo Seran, mengatakan sosialisasi ini penting untuk memperluas pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peluang pemanfaatan hutan melalui jasa lingkungan karbon.
Menurutnya, pengelolaan hutan perlu mengalami perubahan pola pikir. Selama ini, pemanfaatan hutan kerap lebih banyak berorientasi pada hasil kayu, padahal terdapat potensi lain yang dapat dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Kami ingin mendorong perubahan mindset dalam pengelolaan hutan. Hutan bukan hanya menghasilkan kayu, tetapi juga memiliki hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dapat memberikan nilai ekonomi. Potensi ini perlu dioptimalkan agar hutan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Plaghelmo.
Ia menjelaskan, pengembangan jasa lingkungan karbon juga berkaitan dengan upaya menarik investasi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Perusahaan dan pelaku usaha kehutanan diharapkan mulai mempertimbangkan manfaat lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Papua Selatan memiliki potensi ekosistem hutan yang beragam, termasuk hutan alam, hutan rawa, dan mangrove. Kekayaan ekosistem tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan jasa lingkungan, termasuk upaya menjaga dan meningkatkan kemampuan hutan menyerap serta menyimpan karbon.
Jasa lingkungan karbon merupakan manfaat ekologis dari kemampuan hutan dan ekosistem lainnya dalam menyerap serta menyimpan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer. Kemampuan ini penting untuk membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Sebagai contoh, kawasan mangrove di wilayah pesisir Papua Selatan tidak hanya berfungsi melindungi pantai dan menjadi habitat berbagai biota laut, tetapi juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam vegetasi serta tanahnya. Apabila kawasan tersebut dijaga dan dikelola secara berkelanjutan, manfaat penyimpanan karbonnya dapat menjadi bagian dari potensi ekonomi lingkungan.
Sementara itu, Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan nilai ekonomi yang diberikan terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu mekanismenya adalah perdagangan karbon, yakni ketika pengurangan atau penyerapan emisi yang telah memenuhi persyaratan dan terverifikasi dapat menghasilkan unit karbon untuk diperdagangkan sesuai ketentuan.
Contohnya, suatu perusahaan atau pengelola kawasan hutan melakukan kegiatan perlindungan dan pemulihan hutan mangrove sehingga mampu mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Apabila memenuhi persyaratan pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan ketentuan yang berlaku, hasil pengurangan atau penyerapan emisi tersebut berpotensi memperoleh nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon. Dengan demikian, menjaga hutan juga dapat membuka peluang pendapatan tanpa harus mengandalkan penebangan pohon.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan Nilai Ekonomi Karbon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Plaghelmo berharap kegiatan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dapat mendorong tindak lanjut melalui koordinasi dan persiapan teknis di masing-masing instansi maupun pengelola kawasan hutan.
“Perusahaan pemegang izin juga perlu mulai melihat peluang multiusaha kehutanan. Artinya, pemanfaatan hutan tidak hanya bertumpu pada satu jenis usaha. Ada potensi jasa lingkungan, pemanfaatan air, hingga perdagangan karbon yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan dengan tetap menjaga fungsi hutan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, BPHL berharap pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan potensi jasa lingkungan karbon di Papua Selatan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan lestari sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta yang berasal dari Balai Taman Nasional (BTN) Wasur, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Non-Kehutanan (PPKNK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Papua Selatan.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan, yakni dari BPHL Wilayah XVII Jayapura, Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), serta Dinas LHKP Provinsi Papua Selatan. (Immanuel)




