Jayapura, Mambruks.Com-Polresta Jayapura Kota tidak memberikan izin longmarch pada aksi demo yang bakal digelar Koalisi Rakyat Papua di DPR Papua pada Selasa 20 September 2022.
Hal ini disampaikan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Mackbon.
“Kita larang untuk longmarch karena jalur kita terbatas, berbeda dengan kota-kota lain. Jadi, kalau mereka tetap lakukan (longmarch), kita akan cegah dan membubarkan,” katanya di Mapolresta Jayapura Kota, Senin (19/9).
Dijelaskan Victor, penunjukan koordinator lapangan (korlap) dalam aksi yang rencananya melibatkan 4.000 orang besok juga tidak jelas. Di mana dalam surat yang disampaikan tidak dipaparkan soal pihak yang ditunjuk sebagai koorlap. Sementara diketahui Koordiantor umum aksi itu adalah Otniel Deda.
“Karena massa yang akan dibawa nanti ada sekitar 4.000, orang. Kemudian koorlapnya tidak jelas,” bebernya.
Menurut Victor, kendati tak memberi izin longmarch dalam aksi demo besok, namu Polisi tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Memang surat-suratnya juga belum lengkap. Tapi kami pada prinsipnya tidak melarang dan kami juga membangun komunikasi,” akunya telah mengundang Otniel Deda dalam pertemuan di Mapolresta tadi pagi.
“Kami undang juga untuk menyampaikan bagaimana persiapan-persiapan mereka melakukan unjuk rasa. Karena walaupun dilarang, tetap ini hak yang harus kita juga lindungi, kita tetap berikan pengamanan,” tandasnya.
Victor membeberkan sebanyak 2.000 personel TNI-Polri dan juga stakeholder lainnya disiapkan untuk pengamanan.
“Kami bersama TNI melakukan penyekatan di berbagai titik.Mereka kan tujuan (aksi) tadinya di Abepura, terus mereka melakukan pergeseran ke Taman Imbi. Kita lihat Taman Imbi kalau untuk lokasi kumpul cukup terbatas lokasinya dan juga terkait kumpulan massa dan tempat parkir,” akunya.
Ia berharap massa bisa membatasi aktivitas dan tidak mengganggu kegiatan orang lain yang ada di Kota Jayapura.
“Pihak Koalisi Rakyat Papua sepakat menjaga dan menjamin aksi tersebut agar tidak disusupi dengan kegiatan yang melanggar kedaulatan negara.
Ini yang juga kita harus sampaikan ke mereka, dan mereka sepakat,” tuturnya.
Mantan Kapolres Jayapura itu pun menghimbau masyarakat tidak kuatir danmelakukan aktivitas secara normal.
“Masyarakat tetap lakukan kegiatan seperti biasa, karena kita punya 2.000 personel melakukan pengamanan agar tujuan aktivitas masyarakat lain tidak terganggung. Yang mau sekolah, aktivitas, jualan, belanja, silahkan saja. Makanya kita lakukan langkah-langkah penyekatan agar tidak ada kumpulan massa,” tutupnya.
