TIFFANEWS.CO.ID,- Penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah selama tiga bulan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui penugasan kepada Perum Bulog telah rampung 100%.
Penyaluran tersebut menyasar 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi dengan jumlah total mencapai 640 ribu ton beras.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/07/2023), mengatakan keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, asosiasi, hingga Satgas Pangan Polri.
Arief mengapresiasi Perum Bulog dan PT Pos Indonesia serta PT Jasa Prima Logistik (JPL) anak perusahaan Bulog dan PT DNR Logistic sebagai transporter atas performanya dalam penyaluran bantuan pangan beras yang tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia.
“Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik.” ujarnya.
Arief mengatakan dalam proses penyaluran bantuan ini tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.
“Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program bantuan ini. Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama 3 bulan ke depan,” ujar Arief.
Ia mengatakan, penambahan periode bantuan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan. “Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat.” ungkapnya.
Adapun berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional bulan Juni 2023 secara tahun ke tahun (y-on-y) berada di angka 3,52 persen, atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00 persen dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen. Sedangkan secara bulan ke bulan (m-to-m) inflasi Juni terhadap Mei 2023 tercatat sebesar 0,14 persen atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09 persen. Namun demikian, capaian inflasi Juni 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.(*bn)
