TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Apolo Safanpo, menegaskan pentingnya pembangunan sektor perhubungan—darat, laut, dan udara—yang terintegrasi di provinsi Papua Selatan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi bidang perhubungan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan di kantor gubernur sementara, Rabu (9/4/2025).
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan beserta jajaran Kementerian Perhubungan, melalui matra-matra laut, udara, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) yang telah berkontribusi besar bagi wilayah Papua Selatan,” kata Gubernur Apolo.
Menurut Gubernur Apolo, Kementerian Perhubungan beserta jajarannya sudah lama memberikan layanan kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut, terutama dalam sektor transportasi laut, udara, darat, serta ASDP. Layanan ini, lanjutnya, sangat membantu masyarakat, khususnya di Papua Selatan.
Gubernur Apolo mengenang, sejak masa pendidikan, ia merasa sangat terbantu oleh layanan kapal perintis serta pelayanan udara dan laut yang terus berkembang. Pelayanan dari Kementerian Perhubungan melalui berbagai matra terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, ia mengingatkan bahwa koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga keselarasan pembangunan.
“Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana baru, perawatan, pemeliharaan, serta peningkatan seluruh prasarana infrastruktur transportasi harus terintegrasi,” ujar Gubernur Apolo.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Apolo juga menyebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan, yang mengatur pembagian kewenangan dalam pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan. Ia menjelaskan bahwa ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dilaksanakan oleh Balai Bina Marga, serta ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Begitu pula dengan pembangunan sistem drainase, yang saluran induknya menjadi tanggung jawab kementerian, sedangkan saluran sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Apolo berharap, ke depan, koordinasi yang baik antar instansi dapat memastikan bahwa pembangunan di bidang transportasi tidak terpecah-pecah, melainkan terintegrasi secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya rapat koordinasi semacam ini dilaksanakan secara periodik agar pembangunan perhubungan dapat berjalan bertahap dan menghasilkan dampak yang maksimal.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya PT Pelni Cabang Merauke, PT ASDP Cabang Merauke, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke, serta Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah X Merauke. Selain itu, turut hadir Kepala Bandara (Kabandara) Mopah Merauke, Kabandara Mappi, Kabandara Tanah Merah, Boven Digoel, dan Kabandara Ewer dari Kabupaten Asmat.
(Ron)
