TIFFANEWS.CO.ID – Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menekankan pentingnya penyusunan program prioritas pembangunan untuk tahun 2026. Guritno menyampaikan hal ini saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 di Hotel Megaria Merauke, Rabu (9/4/2025).
Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan merupakan ruang strategis untuk menyusun usulan program prioritas pembangunan di 2026.
“Forum ini juga menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ada empat hal pokok yang perlu dibahas dalam forum ini, yakni: pertama, menyepakati target capaian pembangunan; kedua, menentukan indikator makro; ketiga, menelaah pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan keempat, menyinkronkan hasil Musrenbang dari empat kabupaten yang berada dalam cakupan Provinsi Papua Selatan.
Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Guritno mengungkapkan bahwa tiga kabupaten sudah melaksanakan musrenbang, yaitu Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Merauke, sementara Kabupaten Mappi akan menggelar musrenbang pada 11 April 2025. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat menyelaraskan hasil kesepakatan dalam musrenbang tersebut.
Guritno juga menyoroti pentingnya kesinambungan proses pembangunan menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Tahun 2026 merupakan tahun transisi pemerintahan menuju masa kepemimpinan Gubernur Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa,” kata Guritno.
Tema pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2026 yang ditetapkan adalah “Kecepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Keunggulan Masyarakat.” Fokus utama dari tema ini adalah pemantapan kelembagaan pemerintahan menuju pemerintahan definitif, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, percepatan investasi, serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
Guritno menegaskan bahwa penyusunan program harus dilakukan dengan serius dan melibatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara OPD, DPRD kabupaten, dan Majelis Rakyat Papua Selatan sangat penting dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Saya mengajak seluruh peserta forum untuk aktif berdiskusi dan menjadikan forum ini sebagai media konsultasi publik yang bermakna,” tambahnya.
Guritno berharap, hasil forum ini akan menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan RKPD yang akurat, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat Papua Selatan.
Forum ini dihadiri oleh Asisten II Sekretaris Daerah Papua Selatan, Sunarjo, Ketua DPRD Papua Selatan, Heribertus Silubun, serta para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. (Ron)
