TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak nyata dari kebijakan efisiensi anggaran yang dialami daerah otonomi baru (DOB), khususnya Provinsi Papua Selatan. Dalam sambutannya di kegiatan Fasilitasi Teknis Pra-Musrenbang Tematik GEDSI yang digelar di Hotel Halogen, Rabu (7/5/2025), Paskalis menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pusat yang dianggap mengabaikan kondisi riil daerah baru.
Paskalis menyoroti ketimpangan yang terjadi antara provinsi lama dan DOB. Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat justru menghambat laju pembangunan fisik di Papua Selatan. Padahal, masyarakat di DOB memiliki kebutuhan dasar yang mendesak untuk segera dipenuhi.
“Kalau bisa, kita perjuangkan agar ada Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk DOB. Harus ada kekhususan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Paskalis mengungkapkan kekhawatirannya atas nasib masyarakat asli Papua, terutama mama-mama Papua, yang semakin termarjinalkan akibat masuknya investasi dan proyek pembangunan yang tidak berpihak. Ia menilai banyak warga asli yang tergusur, sementara hutan—sumber penghidupan mereka—telah hilang tanpa kompensasi yang jelas.
“Sekarang mama-mama asli Papua sudah tidak punya tempat. Hutan mereka sudah tidak ada. Ke depan, kita harus pikirkan agar ada lapangan kerja yang benar-benar disiapkan untuk mereka,” ujarnya penuh keprihatinan.
Pernyataan ini menjadi kritik keras terhadap pendekatan pembangunan yang belum sensitif terhadap kondisi sosial dan kultural Papua. Wagub Paskalis menegaskan bahwa tanpa adanya kebijakan afirmatif dan keberpihakan nyata, DOB seperti Papua Selatan hanya akan menjadi label administratif tanpa makna substantif bagi masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga tanah Papua. (Ron)
