TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat perlindungan bagi para pekerja melalui optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjangkau seluruh sektor, termasuk pekerja rentan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka Rapat Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis (11/6/2026).
Menurut Guritno, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi saat menjalankan aktivitas kerja.
Ia mengatakan, program tersebut tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, perlindungan tersebut harus menjangkau seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, termasuk kelompok pekerja rentan yang jumlahnya cukup besar di Papua Selatan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang optimal.
“Diperlukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, organisasi pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.
Guritno menyebut Pemprov Papua Selatan mendukung upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh sektor usaha. Karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan, baik skala besar, menengah maupun kecil, diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan seluruh pekerja tanpa terkecuali.
Ia menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
“Melalui forum ini, saya berharap dapat dihasilkan kesepakatan bersama dan rencana aksi yang konkret, terukur, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pihak,” katanya.
Menurut Guritno, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap pekerja di Papua Selatan memperoleh hak perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, seluruh anggota tim koordinasi diharapkan terus meningkatkan komitmen, memperkuat kerja sama, serta menghadirkan inovasi guna memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini belum terlindungi secara maksimal. (***)
