TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyelesaikan 12 road map pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Apresiasi tersebut disampaikan Ribka Haluk dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta Forkopimda di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Apolo melaporkan progres pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan sekaligus capaian pelaksanaan agenda strategis pembentukan DOB Papua Selatan.
Apolo menjelaskan, sejak pembentukan Provinsi Papua Selatan, Kemendagri menugaskan 12 road map sebagai pedoman untuk mengawal dan mempercepat pembangunan daerah otonom baru di Tanah Papua.
“Dua belas road map yang ditugaskan Kemendagri telah kami selesaikan sesuai target waktu yang diberikan,” ujar Apolo.
Adapun 12 road map yang telah diselesaikan meliputi peresmian daerah otonom baru dan pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah; pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rancangan APBD; pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan; pelaksanaan Pemilu serta pengisian keanggotaan DPR RI, DPD RI, dan DPR Papua Selatan; pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan; penyelesaian penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) dari daerah induk; penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan; penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan daerah; pencairan dan pengelolaan dana hibah dari pemerintah daerah induk; pelaksanaan cipta kondisi untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik; serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain melaporkan penyelesaian road map, Apolo juga memaparkan perkembangan pembangunan kawasan pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Salor.
Ia menyebut pembangunan kawasan tersebut diawali dengan peletakan batu pertama Kantor Gubernur Papua Selatan pada 4 Juni 2024 oleh Wakil Presiden RI saat itu, Ma’ruf Amin.
Beberapa pembangunan yang telah dikerjakan antara lain rumah susun (rusun), dua tower air bersih, 50 unit rumah khusus (rusus) tipe 70, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kantor Gubernur Papua Selatan, hingga pembangunan kawasan pemerintahan.
“Rusus saat ini kita gunakan sebagai kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak 34 OPD sudah berkantor di sana,” kata Apolo.
Sementara itu, pembangunan Kantor DPR Papua Selatan dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan masih dalam tahap penyelesaian. Adapun pembangunan SPAM kawasan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum telah rampung.
Menanggapi laporan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Gubernur Apolo Safanpo yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian agenda pembentukan DOB.
Menurut Ribka, progres pembangunan Papua Selatan menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan daerah otonom baru lainnya di Tanah Papua.
“Gubernur Apolo sebagai salah satu sosok anak Papua yang bekerja. Hari ini kita bisa melihat kantornya cukup megah. Papua Selatan merupakan salah satu DOB dengan progres yang sangat cepat dibandingkan DOB lainnya di Papua,” ujar Ribka.
Ribka menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh fasilitas pemerintahan yang telah dibangun dapat dijaga dengan baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Ribka mendorong Gubernur Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat pendapatan daerah, serta mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja maksimal mendukung program pembangunan.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. ASN harus terus mendukung gubernur dan wakil gubernur, meningkatkan kreativitas serta inovasi agar program pembangunan berjalan dengan baik,” tutup Ribka. (***)
