TIFFANEWS.CO.ID – Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII Jayapura, Plaghelmo Seran, menyebut Provinsi Papua Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan investasi berbasis kehutanan melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan perdagangan karbon.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dilihat melalui pendekatan multiusaha kehutanan. Hutan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber produksi kayu, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan aliran air, hingga jasa lingkungan karbon.
Hal tersebut disampaikan Plaghelmo dalam kegiatan Sosialisasi Jasa Lingkungan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon di Kabupaten Merauke, 16–17 November 2026.
Ia menjelaskan, perubahan pola pengelolaan hutan perlu dimulai dari perubahan cara pandang pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan didorong mulai menerapkan konsep multiusaha kehutanan di dalam areal kelolanya.
“Pengelolaan hutan harus mulai diarahkan pada multiusaha kehutanan. Jadi, perusahaan tidak hanya bergantung pada hasil kayu, tetapi perlu melihat potensi lain yang bisa dikembangkan dalam areal mereka. Dengan begitu, nilai ekonomi hutan dapat ditingkatkan tanpa harus mengorbankan fungsi ekologisnya,” kata Plaghelmo.
Salah satu potensi yang dinilai prospektif di Papua Selatan adalah pemanfaatan jasa aliran air. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Menurutnya, pemanfaatan air sebagai sumber energi merupakan salah satu bentuk pengembangan jasa lingkungan yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan tutupan vegetasi hutan.
“Papua Selatan sebenarnya sangat prospektif. Kita memiliki potensi jasa lingkungan dari aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, baik PLTMH maupun PLTA. Pengembangannya tentu harus memperhatikan kelestarian hutan, menjaga vegetasi, dan tidak merusak ekosistem yang ada,” jelasnya.
Selain pemanfaatan air, peluang lain yang dapat dikembangkan adalah perdagangan karbon. Potensi ini dinilai relevan dengan kondisi ekosistem hutan Papua Selatan yang memiliki keragaman, mulai dari hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa hingga hutan mangrove.
Ekosistem tersebut memiliki peranan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi karbon, hutan yang mampu menyerap dan menyimpan karbon memiliki nilai lingkungan yang dapat dikembangkan melalui mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Plaghelmo menerangkan, perdagangan karbon memberikan nilai ekonomi terhadap kegiatan yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan karbon. Dalam sektor kehutanan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi, rehabilitasi hutan, serta restorasi ekosistem.
Hasil pengurangan emisi atau peningkatan serapan karbon yang telah memenuhi persyaratan, diukur, dipantau, dan diverifikasi dapat menghasilkan unit karbon yang memiliki nilai ekonomi serta diperdagangkan melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, peluang tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengembangkan usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, investasi di sektor kehutanan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem.
Di sisi lain, Plaghelmo menyebut Kementerian Kehutanan turut mendorong Papua Selatan mulai mempersiapkan penyusunan dokumen Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 merupakan agenda nasional untuk menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebagai penyerap emisi gas rumah kaca yang lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan. Program ini menargetkan kontribusi penurunan emisi bersih sebesar 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.
Target tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi ekosistem, perlindungan mangrove dan gambut, serta penguatan perhutanan sosial.
Dengan kata lain, FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar program penanaman pohon, melainkan strategi pengelolaan sektor kehutanan dan penggunaan lahan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi nasional.
Bagi Papua Selatan, agenda tersebut menjadi penting karena daerah ini memiliki kekayaan ekosistem hutan yang berpotensi mendukung perlindungan cadangan karbon, mengurangi emisi akibat kerusakan hutan, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon melalui rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
“Papua Selatan memiliki potensi hutan yang besar dan isu ini juga menjadi perhatian di tingkat kementerian. Karena itu, kita didorong mulai mempersiapkan penyusunan dokumen FOLU Net Sink 2030. Perencanaan ini penting agar pengelolaan hutan di Papua Selatan memiliki arah yang jelas dan dapat berkontribusi terhadap target penurunan emisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan jasa lingkungan karbon juga harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. Perlindungan hutan perlu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan hingga pembagian manfaat ekonomi.
Hal ini penting agar pengembangan investasi karbon tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dan menjaga kawasan hutan.
Selain itu, pengembangan kegiatan karbon membutuhkan kepastian status kawasan dan hak pengelolaan, ketersediaan data cadangan karbon, kesiapan sumber daya manusia, serta pemenuhan persyaratan teknis dan regulasi.
Plaghelmo mengatakan, upaya pengelolaan hutan tersebut juga berkaitan dengan komitmen global dalam membatasi kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celsius. Karena itu, perubahan pola pemanfaatan hutan perlu mulai dilakukan dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Melalui pengembangan multiusaha kehutanan, jasa lingkungan karbon, dan persiapan FOLU Net Sink 2030, Papua Selatan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya hutannya, membuka peluang investasi berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. (Immanuel)




