TIFFANEWS.CO.ID- Seluruh lapisan masyarakat Papua Selatan secara tegas dan masif menolak cara-cara pergantian penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan (PPS) yang terindikasi sarat dengan kepentingan politik-ekonomi dari oknum pejabat tinggi di lembaga birokrasi tertentu di Jakarta dimana diduga kuat, oknum pejabat tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman berkarya di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan tokoh besar masyarakat adat Papua Selatan, Drs John Gluba Gebze kepada Tiffanews.co.id di Merauke, ibukota Provinsi Papua Selatan, Jumat (18/11).
“Pada 15 November lalu di Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Gubernur PPS, Dr.Ir Apolo Safanpo,ST., MT melantik Sugiarto – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil, Kemendagri menjadi Penjabat Sekda PPS, namun berselang beberapa jam kemudian, Sugiarto mengundurkan diri dengan alasan permasalahan keluarga,” kata John Gluba Gebze.
Menurut John Gluba, jika yang bersangkutan dalam beberapa jam saja setelah dilantik menyatakan mengundurkan diri, berarti atasan Sugiarto dalam hal ini Sekjen Kemendagri hingga Mendagri sendiri lengah malahan tidak melakukan seleksi secara benar dan akuntabel terhadap calon Penjabat Sekda PPS.
“Atas dasar itulah, kami menduga, ada kepentingan politik ekonomi dari oknum pejabat tinggi negara di Pusat yang menjadi dalang dari pergantian Sekda PPS yang terus berupaya menggoalkan calonnya sendiri yang akan akan menguntungkan dirinya dan usaha bisnisnya di PPS,” katanya.
John Gluba yang adalah Penggagas lahirnya PPS itu lebih lanjut mengatakan bahwa ada dugaan sangat kuat, gonta-ganti Sekda PPS ini justru dilakukan dengan sangat terpaksa; dimana Sugiarto diminta menulis Surat Pengunduran diri dari jabatan Sekda PPS dan selanjutnya digantikan oleh orang lain yang diduga sudah disiapkan oknum petinggi di lembaga Kementerian itu.
Ada informasi sementara yang masih harus dicarikan kebenarannnya adalah bahwa Sugiarto diminta atasannya menulis surat pengunduran diri untuk selanjutnya digantikan oleh salah seorang Asisten Sekda di lingkungan Pemprov Papua. Berselang beberapa hari kemudian, nama oknum pejabat di lingkungan Sekda Papua itu menghilang begitu saja dan pada hari ini santer beredar nama baru calon penjabat Sekda PPS yaitu mantan oknum pejabat di lingkungan Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Papua.
Menurut John, proses pergantian penjabat Sekda PPS seperti ini dapat dinilai sebagai sebuah cara yang tidak beretika dan sangat otoriter.
Papua sering menjadi arena pertarungan kepentingan politik, ekonomi dari oknum yang sedang berkuasa di lembaga legislative dan eksekutif. Hari ini kita menyaksikan dengan mata telanjang, pertarungan kepentingan politik pejabat tertentu di Pemerintah Pusat melalui pergantian penjabat Sekda PPS.
“Rakyat di Papua Selatan sudah menduga siapa oknum pejabat teras di balik permainan politk praktis pergatian penjabat Sekda PPS itu. Atas dasar itulah rakyat menyatakan menolak cara pergantian penjabat Sekda PPS yang tidak bermartabat ini,” katanya.
John Gluba Gebze meminta seluruh masyarakat adat di Tanah Papua Selatan agar menahan diri-tidak emosional terkait permainan politik praktis pergantian penjabat Sekda PPS itu sekaligus mengecam oknum pejabat tinggi di Jakarta yang terus-menerus menjadikan Tanah Papua sebagai area pertarungan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok politik dan ekonomi tertentu yang berujung pada penderitaan dan kemiskinan rakyat Papua Selatan yang kronis.
“Ingat baik-baik bahwa Tanah Papua Selatan bukanlah laboratorium uji coba calon penjabat negara. Tanah Papua Selatan adalah Tanah yang bermartabat sehingga pergantian penjabat Sekda PPS pun harus bermertabat. Kasihan Sugiarto yang sudah dilantik menjadi Penjabat Sekda PPS tetapi berselang beberapa jam kemudian diminta mengundurkan diri. Dan walaupun sudah diminta mengundurkan diri, dia masih juga ditugaskan ke Merauke untuk melaksanakan tugasnya sebagai penjabat Sekda PPS selama sekitar tiga hari saja,” tegas John Gluba Gebze. (ade/tian/bn)
