TIFFANEWS.CO.ID- Jelang kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin ke Provinsi Papua Selatan (PPS) pada 29-30 November 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus gonta-ganti calon Sekretaris Daerah (Sekda) PPS, sementara berbagai lapisan masyarakat di Selatan Tanah Papua menduga kuat, berlarut-larutnya PPS mendapatkan Penjabat Sekda itu, akibat masih terjadi pertarungan kepentingan politik praktis sangat, sengit, ketat dan krusial di antara para pejabat pengambil keputusan di lingkungan Kemendagri yang diprediksi dapat menghambat jalannnya roda pembangunan dan pelayanan masyarakat di provinsi baru itu.
Dari Merauke – ibukota Provinsi PPS, Jumat (25/11), tiffanews.co.id melaporkan bahwa dari hasil pantauan selama hampir lebih dari dua minggu pasca dilantiknya Penjabat Gubernur PPS, Dr.Ir. Apolo Safanpo (11/11) di Jakarta, roda pemerintahan di provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi induk Provinsi Papua itu belum berjalan normal bersamaan dengan itu, persiapan kunjungan Wapres RI ke Tanah Selatan Papua belum mulus sesuai harapan lantaran belum hadir Sekda Provinsi Papua Selatan di Tanah Anim-Ha itu.
Kantor Gubernur PPS, rumah jabatan sementara penjabat gubernur dan perangkat daerah lainnya yang terletak di jantung ibukota Merauke yang direncanakan dikunjungi Wapres KH Ma’ruf Amin dan rombongan juga tampak belum seratus persen habis dipugar dan belum “siap pakai “.
“Seluruh rakyat di provinsi baru Papua Selatan tentu sangat berharap hadirnya Sekda PPS guna membantu Gubernur PPS melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Merauke guna memperlancar persiapan kunjugan kerja Wapres RI. Bagaimanapun juga Merauke sebagai ibukota PPS merupakan satu-satunya ibukota provinsi baru yang didatangai Wakil Presiden sedangkan dua ibukota provinsi baru lainnya yaitu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan belum mendapat kesempatan dikunjungi Wapres. Ini mrupakan kebanggaan rakyat di Tanah Selatan Papua,” kata warga masyarakat Merauke, Leonardus.
Leonardus berharap, kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Pemprov Papua Selatan sudah harus mendapatkan Sekda PPS agar semua gonjang-ganjing politik di Kemendagri terkait pencalonan Sekda PPS dapat berakhir dan Sekda baru ini dapat menjalankan tugasnya membantu Gubernur PPS dalam membentuk perangkat daerah PPS guna memulai menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat PPS harus berani menyampaikan kebuntuan politik hadirnya Sekda PPS ini kepada Wapres KH Ma’ruf Amin saat Bapak Wapres berada dua hari di Merauke. Inilah kesempatan emas bagi rakyat PPS untuk memecahkan bola liar politik kepentingan hadirnya Sekda PPS di Papua Selatan. Permasalahan di Tanah Papua justru sering bersumber di Pemerintah Pusat yang menjadikan Papua sebagai ajang perebutan kepentingan politik dan ekonomi-bisnis, malahan kepentingan politik sektarian. Sumber dan tungku api pergolakan politik di Papua diduga justru berada di Jakarta yang dalam hal ini di Setjen Kemendagri,” kata Leonardus.
Pantauan Tiffanews.co.id, pada Jumat (25/11) pagi di Bandar Udara (Bandara) Mopah, Merauke, walaupun Pemerintah PPS hingga hari ini belum mendapatkan Sekretaris Daerahnya, namun salah seorang pejabat dari Kemendagri, Dr Ulmi Listianingsih Wayeni, S.Sos., MM – Analis Kebijakan Bidang Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional Kemendagri telah tiba di Merauke setelah terbang dari Jakarta menumpang salah satu pesawat komersial. Kedatangannnya bertujuan membantu gubernur PPS melakukan koordinasi dengan Pemkab Merauke mempersiapkan kunjungan kerja Wapres Ma’ruf Amin.
Informasi yang berhasil dihimpun wartawan media ini menyatakan, pihak Kemendagri di Jakarta tidak henti-hentinya melakukan gonta-ganti calon Sekda PPS. Tidak kurang dari lima kali dalam dua pekan terakhir ini Kemendagri khususnya Setjen Kemendagri melakukan “bongkar-pasang” calon Sekda PPS sampai menjelang kunjungan Wapres KH Ma’ruf Amin ke Merauke, Sekda PPS belum juga bertugas.
“Bola politik calon Sekda PPS sedang bergulir sangat liarnya di Sekretariat Jenderal Kemendagri. Kita berharap kedatangan Ibu Ulmi Listianingsih Wayeni dari Kemendagri walaupun bukan dalam kapastitas sebagai Sekda PPS, tetap dapat sukses membantu gubernur PPS mempersiapkan dan menyukseskan kunjungan kerja Wapres KH Ma’ruf Amin dan kita juga berharap pasca kunjungan Wapres nanti, Pemerintah PPS sudah mendapatkan Sekda terlantik, “ kata warga masyarakat Merauke, Leonardus.
Leonardus mengakui bahwa belum lama ini, Tokoh Besar masyarakat adat Papua Selatan, Drs John Gluba Gebze sudah “berteriak sangat keras ” menuntut pihak Kemendagri segera menghadirkan Sekda PPS untuk membantu memperlacar tugas dan pekerjaan Gubernur PPS Apolo Safanpo yang adalah anak adat kebanggaan seluruh rakyat di Tanah Selatan Papua.
“Pada 29 November nanti, Bapak John Gluba Gebze selaku Tokoh Besar masyarakat adat Tanah Selatan Papua harus terbuka menyampaikan kebuntuan politik hadirnya Sekda PPS ini kepada Bapak Wapres Ma’ruf Amin yang adalah Tokoh Besar Nahdatul Ulama – Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan itu Wapres dapat mengetahui kinerja dan politik kerja Kemendagri dalam menghadirkan Sekda PPS untuk rakyat di Tanah Selatan Papua,” katanya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat (11/11) telah melantik Dr. Ir.Apolo Safanpo,ST,MT menjadi Penjabat Gubernur PPS bersamaan dengan tiga penjabat gubernur lainnya yaitu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr.Ribka Haluk dan Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo
“Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada hari ini, Jumat, 11 November, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, dan Saudara Nikolaus Kondomo sebagaj Penjabat Gubernur Papua Pegunungan,” ujar Tito.
Pelantikan ketiganya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2022 yang diteken Joko Widodo pada Kamis (10/11/2022). (ade/Bn)
