TIFFANEWS.CO.ID,– Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan , Dr. Apolo Safanpo, ST., MT, melaporkan rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan (PPS) kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Jhon Wempi Wetipo, SH., MH, dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, beserta rombongan Komisi II DPR RI.
Laporan rencana pembangunan pusat pemerintahan ini disampaikan Pj Gubernur Apolo Safanpo saat Wamendagri dan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kawasan Rencana Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Rabu (14/6).
Apolo Safanpo menjelaskan, Pusat Pemerintahan PPS merupakan kawasan terpadu mandiri (KTM) yang berada di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dan telah ditetapkan sebagai calon lokasi pusat pemerintahan Papua Selatan.
Kawasan ini berjarak 56 kilometer dari pusat kota Merauke, dan jika kondisi jalan baik, dapat ditempuh dalam waktu satu jam.
Apolo menunjukkan draft master plan kawasan pusat pemerintahan, sambil menjelaskan bahwa keberadaan rombongan saat itu berada di sekitar lingkaran yang ditandai dengan warna hitam, yang disebut sebagai “gerbang matahari terbenam,” dan di depannya terdapat “gerbang matahari terbit.”
Dalam rencana pembangunan, kawasan ini akan menampung berbagai kantor termasuk Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRP), Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRP), serta Kantor-Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, termasuk perwakilan dari kementerian dan lembaga, seperti Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.
“Total luas kawasan ini adalah 152 hektar, yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Pemerintah Papua Selatan,” ujar Apolo Safanpo.
Pj. Gubernur PPS juga melaporkan bahwa tahun ini Pemprov Papua Selatan mendapatkan bantuan tiga gedung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi Papua Selatan, dan Kantor MRP Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, Pemprov juga mendapatkan pembangunan jalan sepanjang 35 kilometer dari pertigaan jalan menuju pusat pemerintahan, yang dibiayai oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke.
Pada kesempatan tersebut, Apolo mewakili Pemerintah dan Masyarakat Papua Selatan menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI atas restu, bimbingan, dan pendampingan yang diberikan.
Apolo juga memohon bantuan, bimbingan, dan pendampingan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendukung perjalanan pembangunan menuju Papua Selatan yang definitif. (Ron)
