TIFFANEWS.CO.ID — Marthen Luter Wambarop, Anggota DPRK Afirmasi Kabupaten Boven Digoel menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) selama ini dinilai belum benar-benar berpihak kepada orang asli Papua di Boven Digoel. Pemangkasan anggaran yang terjadi disebut berdampak besar terhadap percepatan pembangunan, sehingga pemerintah daerah diminta memperketat arah penggunaan dana tersebut.
Marthen juga menyoroti sejumlah kasus korupsi di Boven Digoel yang bersumber dari dana Otsus. Menurutnya, praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan daerah, tetapi juga mencederai kehormatan masyarakat adat Papua. Ia menilai hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. Dirinya menambahkan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi “sangat memalukan dan menghina orang asli Papua.”
Tidak hanya itu, DPRK Afirmasi juga menyoroti proses pembahasan dana Otsus tahun anggaran 2026 yang dinilai tidak melibatkan unsur DPRK Afirmasi. Kondisi ini, kata Marthen, dapat memicu kerugian dalam penyusunan kebijakan yang seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua.
“DPRK Afirmasi harusnya terlibat dalam pembahasan dana otonomi khusus dari awal hingga akhir, mulai dari tahapan formulasi, implementasi sampai evaluasi,” ujarnya.
Marthen menekankan bahwa dana Otsus tidak seharusnya hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan lebih difokuskan pada pembangunan manusia. Ia berharap Bupati memberikan perhatian khusus kepada DPRK Afirmasi agar lembaga tersebut bisa melakukan kontrol langsung terhadap OPD yang mengelola dana Otsus. (Djo)
