TIFFANEWS.CO.ID — Asisten III Bidang Umum Setda Papua Selatan, Alberth A. Rapami menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memanfaatkan hasil riset peneliti dalam penyusunan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Penegasan itu disampaikan Alberth saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka Focus Group Discussion (FGD) ke-II Kajian Pemetaan Wilayah Berbasis Etnografi Provinsi Papua Selatan, yang digelar di Hotel Sunny Day Inn Merauke, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Alberth menyoroti pentingnya pemanfaatan hasil riset bagi seluruh OPD. Menurutnya, riset yang dilakukan para peneliti tidak boleh berhenti sebagai laporan semata, tetapi harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pemerintah daerah.
“Hasil riset ini jangan selesai di sini. Kalau bisa, dipakai dalam perencanaan seluruh OPD, apalagi riset ini menyangkut manusia,” ujar Alberth.
Dirinya menjelaskan bahwa para peneliti telah turun langsung ke empat kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat untuk melakukan wawancara dan diskusi bersama masyarakat. Karena itu, hasil kajiannya dianggap sangat relevan untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Alberth berharap temuan riset tersebut segera disampaikan kepada seluruh kepala OPD sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Dalam tiga tahun terakhir, Bapperida Papua Selatan sudah bekerja sama dengan Universitas Musamus dan sejumlah universitas lainnya untuk melakukan berbagai kajian. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kajian-kajian itu sudah digunakan dalam perencanaan atau belum?” tegasnya.
Tambahnya, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Menurut Alberth, Gubernur Apolo Safanpo sering menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran namun kekurangan SDM riset. Sebaliknya, perguruan tinggi memiliki SDM riset tetapi minim pendanaan. Karena itu, kolaborasi dengan universitas lokal menjadi strategi penting untuk menghasilkan kajian yang sesuai kebutuhan daerah.
Dirinya juga menjelaskan mengenai metode etnografi, yaitu penelitian yang melibatkan observasi langsung dan partisipasi mendalam untuk memahami perilaku, budaya, serta interaksi sosial masyarakat. Sementara kajian pemetaan wilayah merupakan proses ilmiah mengumpulkan dan merepresentasikan data geografis sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.
“Apa yang dilakukan Bapperida sudah sangat baik, bekerja sama dengan universitas lokal yang memiliki data dan pemahaman mendalam tentang masyarakat di empat kabupaten,” sebut Alberth.
Melalui FGD ini, para peneliti diharapkan dapat menyampaikan hasil kajian secara komprehensif. Sementara OPD dan Bapperida kabupaten dapat memberikan tanggapan apakah hasil FGD benar-benar akan digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota.
Alberth menegaskan bahwa Bapperida Papua Selatan perlu mensosialisasikan hasil riset kepada seluruh OPD agar setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam merencanakan program sesuai kebutuhan masyarakat.
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh para Kepala Bapperida dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan. (***)
