TIFFANEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan penurunan kemampuan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ferdinandus di sela-sela evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada usia tiga tahun yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (10/8/2026).
“Kalau kita melihat kondisi saat ini, kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan,” tegas Ferdinandus dalam evaluasi tersebut.
Menurutnya, pada saat kemampuan fiskal menurun, kebutuhan pemerintah daerah justru terus meningkat, mulai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.
Ferdinandus menyebut, penurunan kapasitas fiskal tersebut bahkan berada pada kisaran lebih dari 40 persen. Kondisi ini, kata dia, secara langsung memberikan tekanan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Di satu sisi, jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan semakin bertambah, sementara di sisi lain kemampuan pembiayaan justru mengalami penurunan,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena wilayah pelayanan Papua Selatan cukup luas. Jarak antara pusat pemerintahan dengan tempat kerja maupun wilayah pelayanan masyarakat juga relatif jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.
“Kita menghadapi situasi di mana kebutuhan pegawai meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah menurun. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan yang tepat agar tidak berdampak lebih jauh terhadap pelayanan publik,” ujarnya.
Peningkatan Kapasitas ASN
Di tengah keterbatasan anggaran, Ferdinandus mengatakan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berbagai upaya dilakukan melalui pelatihan, seminar, pembinaan manajemen, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya agar ASN tetap memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain peningkatan kompetensi ASN, pemerintah daerah juga dituntut tetap menyelesaikan berbagai urusan administrasi pemerintahan, termasuk penyusunan produk hukum dan dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Namun, menurut Ferdinandus, keterbatasan kemampuan pembiayaan membuat pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut semakin sulit.
“Ketika kemampuan pembiayaan semakin terbatas, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi semakin sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pembayaran tunjangan pegawai dan biaya operasional kantor, pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian dan penghematan,” jelasnya.
Transportasi Pegawai Jadi Perhatian
Ferdinandus juga menyoroti tingginya biaya operasional pemerintahan, khususnya kebutuhan transportasi pegawai menuju kawasan pusat pemerintahan.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin terasa karena kawasan pusat pemerintahan berada cukup jauh dari tempat tinggal sebagian besar pegawai sehingga membutuhkan sarana transportasi yang memadai.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah saat ini masih menyewa bus dari pihak DAMRI karena belum memiliki armada transportasi sendiri untuk mengangkut pegawai.
“Karena itu, kami berharap ada dukungan untuk penambahan armada bus pemerintah, khususnya untuk melayani transportasi pegawai menuju dan dari kawasan pusat pemerintahan secara rutin,” ujarnya.
Dukungan tersebut, kata Ferdinandus, diharapkan dapat mengurangi beban operasional pemerintah daerah sekaligus memastikan mobilitas pegawai tetap berjalan sehingga tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal.
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Selain persoalan fiskal dan operasional pemerintahan, Ferdinandus juga menyoroti kebutuhan penguatan pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Menurutnya, meskipun fasilitas kesehatan telah tersedia di sejumlah wilayah, masih terdapat kebutuhan pelayanan tertentu, termasuk tindakan medis dan operasi yang harus diberikan kepada pasien.
Karena itu, dukungan terhadap tenaga kesehatan, peralatan medis, serta pembiayaan operasional menjadi sangat penting.
“Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan, terutama dari sisi kemampuan operasional dan ketersediaan sarana pendukung seperti pembangunan rumah sakit provinsi,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan dukungan pendidikan bagi anak-anak, baik melalui program khusus maupun pendidikan umum.
“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.
Ferdinandus menambahkan, peningkatan kapasitas guru juga menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan.
Di sejumlah kabupaten, kata dia, masih terdapat sekolah yang membutuhkan penguatan, baik dari sisi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, maupun kualitas proses pembelajaran.
“Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus terus menjadi perhatian bersama. Keterbatasan fiskal jangan sampai menghambat upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan menyiapkan generasi Papua Selatan yang lebih baik,” pungkasnya. (***)
