TIFFANEWS.CO.ID – Albert Yoku, Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua, menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan menyatakan perlunya pengelolaan dana otsus secara terpisah dari APBD, Sabtu (22/6/2024) di Cordela Hotel, Jakarta.
Ia menekankan bahwa dana ini harus dikelola oleh badan khusus untuk membangun sumber daya manusia Papua, sementara pembangunan fisik seperti jembatan dan jalan sebaiknya dialokasikan dari sumber dana lain.
Dengan pendirian lembaga-lembaga baru di Papua, termasuk DPR dan MRP di enam provinsi serta representasi masyarakat adat melalui DPR khusus, Albert berharap pengelolaan dana otsus dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan di Papua.
Albert juga menyoroti pentingnya perbaikan pendekatan pembangunan yang selama ini terlalu berfokus pada infrastruktur fisik.
“Kesalahan pendekatan yang terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik perlu diperbaiki mulai tahun 2025, dengan memberi perhatian lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan manusia bagi Orang Asli Papua,” tegasnya.
Dengan pandangan ini, Albert Yoku ingin menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki strategi pembangunan Papua menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Ron)
