TIFFA NEWSTIFFA NEWS
  • HOME
  • BERITA
  • OLAHRAGA
  • KAMTIBMAS
  • POLITIK
  • PPS
  • NUSANTARA
  • GALERI
  • OPINI
  • OTHERS
    • PUSTAKA
    • BUDAYA
    • EKONOMI
    • HANKAM
    • HAM
    • JEJAK
    • GAYA HIDUP
    • INTAN JAYA
    • SOSOK
Search
Reading: Wagub Papua Selatan Minta DPMPTSP Data Perusahaan, Dukung Penolakan Masyarakat Adat Awyu
Share
TIFFA NEWSTIFFA NEWS
Search
  • HOME
  • BERITA
  • OLAHRAGA
  • KAMTIBMAS
  • POLITIK
  • PPS
  • NUSANTARA
  • GALERI
  • OPINI
  • OTHERS
    • PUSTAKA
    • BUDAYA
    • EKONOMI
    • HANKAM
    • HAM
    • JEJAK
    • GAYA HIDUP
    • INTAN JAYA
    • SOSOK
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 RAKA for Tiffa Company. All Rights Reserved.
TIFFA NEWS > News > BERITA > Wagub Papua Selatan Minta DPMPTSP Data Perusahaan, Dukung Penolakan Masyarakat Adat Awyu
BERITAPPS

Wagub Papua Selatan Minta DPMPTSP Data Perusahaan, Dukung Penolakan Masyarakat Adat Awyu

Last updated: 17/06/2025 - 18:59
By Tiffa News
Share
Wagub Paskalis saat menerima audiensi masyarakat adat Suku Awyu di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan pada Selasa (17/6/2025).
SHARE

TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Selatan segera turun tangan mengidentifikasi dan mendata perusahaan-perusahaan baru yang hendak masuk dan beroperasi di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Wagub Paskalis saat menerima audiensi masyarakat adat Suku Auyu di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan pada Selasa (17/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Auyu menolak kehadiran perusahaan sawit dan tebu yang berencana beroperasi di wilayah adat mereka.

Saat ini, masyarakat melakukan pemalangan di Pelabuhan Banamepe, Kabupaten Mappi, sebagai bentuk penolakan atas kehadiran perusahaan tersebut.

“DPMPTSP harus segera turun ke lapangan. Cek apakah ada kebun plasma, apakah koperasi masyarakat benar-benar ada. Jangan sampai tengkulak dan rentenir lebih dulu masuk,” tegas Paskalis.

Ia menekankan pentingnya pendataan yang transparan dan kooperatif, termasuk memastikan bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya penolakan dari masyarakat. Jika perusahaan tetap bersikeras masuk, perlu dicari solusi melalui pendekatan yang melibatkan semua pihak.

Trending Now:  GMKI Merauke bersama Tiffa News Gelar Pelatihan Jurnalistik Dasar bagi Mahasiswa

“Aspirasi masyarakat, entah disampaikan dengan keras atau halus, harus tetap diterima dan didengar. Ini perjuangan bersama,” ujar Paskalis.

Wagub Paskalis juga menyatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tetap menunggu rekomendasi resmi dari Majelis Rakyat Papua Selatan (MRP Papua Selatan) sebagai lembaga representasi Orang Asli Papua (OAP).

“MRP adalah palang pintu terakhir. Jika rekomendasi sudah keluar, saya siap eksekusi.”

Ia menambahkan, persoalan ini juga akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, dan berpotensi dituangkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). MRP Papua Selatan juga diharapkan memberikan masukan tajam dalam proses ini, sesuai fungsi proteksi dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat.

“Papua punya Otonomi Khusus. Semua harus dimuat dalam Perdasi atau Perdasus agar manusia dan hutan yang tersisa bisa diselamatkan.”

Paskalis mengapresiasi kehadiran masyarakat adat yang datang lengkap dengan atribut budaya seperti mahkota burung cenderawasih—simbol bahwa hutan mereka masih hidup dan harus dijaga.

Trending Now:  Pj Bupati Intan Jaya : Evaluasi Triwulan Ke-III Fokus pada Capaian Kinerja

Di akhir pertemuan, Paskalis menegaskan bahwa pemimpin harus siap “pasang badan” untuk rakyat.

“Tak ada pemimpin yang rela melihat suku bangsanya musnah di depan matanya.”

 

(Ron)

You Might Also Like

Dubes Vatikan Tiba di Merauke, Hadiri Pemakaman Uskup Agats dan Resmikan Seminari Tinggi

Plaghelmo Seran: Hutan Papua Selatan Punya Potensi Besar untuk Investasi Ekonomi Karbon

BPHL Sosialisasikan Jasa Lingkungan Karbon, Ada Nilai Ekonomi di Balik Hutan yang Terjaga

BRIN Petakan 27 Lokasi Pembangkit Nuklir, Merauke dan Timika Masuk Daftar

Tiffa News 17/06/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Gubernur di Merauke, Wagub ke Ayumka: Papua Selatan akan Bagi Dua Lokasi Upacara 17 Agustus
Next Article Penanggungjawab Bunda PAUD PPS Baru Pertama Kali Diperiksa Polres Merauke
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
newsletter featurednewsletter featured

Weekly Newsletter

Kirim Email Anda agar bisa kami infokan berita pilihan terpopuler

Popular News
BERITAPPS

Pemprov Papua Selatan Siapkan SDM Kesehatan dari Lulusan Dalam dan Luar Negeri

By Tiffa News 6 days ago
IKPWM Papua Selatan Bangga Frans Seda Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Terima Aduan Masyarakat, MRP Papua Selatan Siap Koordinasikan Persoalan ke OPD dan Lembaga Terkait
KDRT Masih Jadi Keluhan Perempuan, MRP Papua Selatan Siapkan Langkah Koordinasi
MRP Papua Selatan Serap Aspirasi Warga Bupul, Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Perhatian

SUARNEWS.COM

about us

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

  • BERITA
  • PON XX 2021
  • GALERI
  • KAMTIBMAS
  • NUSANTARA
  • PUSTAKA
  • GAYA HIDUP
  • JEJAK
  • SUARNEWS
  • INTAN JAYA
  • Susunan Redaksi
  • Tentang Kami
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Find Us on Socials

© TIFFANews Network. RAKA GENDIS.id Company. All Rights Reserved. Suar News

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?