TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pendataan penduduk Orang Asli Papua (OAP) dan karyawan perusahaan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat memimpin zoom meeting bersama para kepala OPD di lingkup Pemprov Papua Selatan, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, pendataan penduduk harus dilakukan secara serius karena berkaitan langsung dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ternyata perhitungan perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan itu salah satu indikatornya jumlah penduduk, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan,” kata dia.
Menurutnya, jumlah penduduk menentukan besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU). Minimnya data penduduk membuat kapasitas fiskal Papua Selatan belum optimal.
“Kalau kita bisa menyiapkan data yang valid dan akurat maka APBD kita akan meningkat,” ujar Apolo.
Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengalokasikan anggaran guna mendukung pendataan, termasuk terhadap belasan hingga puluhan ribu karyawan perusahaan yang belum terdata secara resmi, khususnya di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke.
Soroti Selisih Data Pemilih
Selain aspek fiskal, Gubernur juga menyoroti pentingnya validasi data kependudukan setelah ditemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Kabupaten Asmat.
Ia mengungkapkan, pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 14 Februari 2024, jumlah DPT di Asmat tercatat sekitar 82 ribu pemilih. Namun, enam bulan kemudian pada pemilihan kepala daerah, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 60 ribu.
“Pertanyaannya, 20 ribu sisanya hilang ke mana. Ini harus dikoordinasikan, karena sebelumnya ada orangnya,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu guna memastikan keselarasan data.
Menurut Apolo, validitas data kependudukan menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Kalau kita tidak punya data yang valid tentang OAP, nanti kita hanya raba-raba saja,” tegasnya.
Dukung Layanan Kesehatan
Upaya pendataan ini juga berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, terutama kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Benedicta C. Herlina Rahangiar, mengatakan data penduduk menjadi dasar utama pembangunan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) sangat bergantung pada jumlah penduduk di suatu wilayah.
“Selama ini dukungan pembangunan masih terbatas karena jumlah penduduk yang tercatat masih rendah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan masih banyak warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk pasien yang datang berobat ke rumah sakit.
Kondisi tersebut turut mempengaruhi pembiayaan melalui BPJS Kesehatan serta perencanaan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Karena itu, Pemprov Papua Selatan mendorong percepatan pendataan kependudukan agar pembangunan sektor kesehatan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran. (Djo)
