TIFFANEWS.CO.ID – Ketua Panitia Penyelenggara Kongres I Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS), Lambertus Ayiriga, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pembentukan organisasi tersebut merupakan langkah strategis untuk menghimpun dan memperkuat peran akademisi Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Selatan.
Hal itu disampaikannya usai melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, S.IP., serta Ketua Komisi III DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, Kamis (4/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, panitia memaparkan gagasan dan tujuan pembentukan Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS). Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari DPR Papua Selatan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Lambertus menjelaskan bahwa gagasan pembentukan IDAPS telah dirintis sejak tahun 2022, bertepatan dengan lahirnya Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru (DOB).
“Sejak provinsi ini disahkan pada tahun 2022, kami mulai berdiskusi dan melihat bahwa perlu ada pendataan serta pemetaan sumber daya manusia Orang Asli Papua, khususnya para akademisi yang ada di Papua Selatan. Dari situ muncul ide untuk membentuk satu ikatan yang kuat,” ujarnya.
Ia menuturkan, selama periode 2022 hingga 2025 para dosen asli Papua terus melakukan konsolidasi dan koordinasi hingga akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan kongres pertama pada tahun ini.
Menurut Lambertus, selama ini akademisi lokal masih belum banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan maupun proses pengambilan kebijakan di daerah. Karena itu, keberadaan IDAPS diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah.
“Kami ingin membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Akademisi harus ikut memberikan gagasan dan masukan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Kongres I IDAPS dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Juni 2026 di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Panitia telah memperoleh izin penggunaan gedung untuk pelaksanaan kegiatan selama dua hari.
Sebagai bagian dari persiapan kongres, panitia juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Selatan, hingga anggota DPD RI perwakilan Papua Selatan.
“Hari ini kami bertemu dengan Ketua DPR Papua Selatan beserta jajaran dan Komisi III. Mereka sangat mendukung pelaksanaan kongres ini dan mendorong agar organisasi ini segera didaftarkan secara resmi ke Kesbangpol sehingga memiliki legalitas yang kuat,” jelas Lambertus.
Menurutnya, DPR Papua Selatan berharap ke depan kalangan akademisi dapat dilibatkan secara aktif dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan afirmatif yang menyangkut kepentingan masyarakat Papua.
Lambertus mengungkapkan, salah satu alasan utama dibentuknya organisasi tersebut adalah belum adanya wadah yang mampu menyatukan dosen asli Papua yang tersebar di 13 perguruan tinggi di Kabupaten Merauke.
“Hari ini kami belum saling mengetahui secara pasti berapa banyak akademisi asal Asmat, Boven Digoel, Mappi maupun Merauke yang mengajar di berbagai perguruan tinggi. Dengan adanya ikatan ini, koordinasi dan kolaborasi akan lebih mudah dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan organisasi tersebut juga akan mempermudah pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta program pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Papua Selatan.
Menjelang pelaksanaan kongres, Lambertus mengajak seluruh dosen dan akademisi asli Papua yang mengabdi di berbagai perguruan tinggi untuk bersatu dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Mari kita bergandengan tangan dan berjalan bersama dalam satu perahu. Melalui wadah ini, kita dapat bersama-sama memikirkan dan memperjuangkan pengembangan sumber daya manusia Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan,” tutupnya. (JW)
