TIFFANEWS.CO.ID – Komite Pemuda Papua Selatan (KPPS) menggelar Seminar Nasional yang mengangkat isu hak ulayat, ketahanan pangan, dan masa depan pembangunan Papua Selatan di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha untuk merumuskan rekomendasi pembangunan yang berkeadilan.
Ketua Panitia, Dr. Y.P. Aituru, mengatakan seminar tersebut bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai hubungan antara hak ulayat, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, forum ini juga menjadi sarana menghimpun gagasan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat.
“Seminar ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan pembangunan Papua Selatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Aituru.
Peserta seminar berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Forkopimda, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga pelaku usaha.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Ia mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjembatani perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan transformasi ekonomi, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga.
“Tanah adat adalah warisan leluhur kami. Sebelum mengenal sawah dan pertanian modern, kami hidup dari tanah adat. Perubahan yang begitu cepat membuat sebagian besar masyarakat mengalami keterkejutan. Karena itu diperlukan pendekatan yang tepat, dan generasi muda harus menjadi jembatan dalam proses tersebut,” kata Ferdinandus.
Ia berharap Seminar Nasional KPPS menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan dengan perlindungan hak ulayat, sehingga pembangunan di Papua Selatan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.(Djo)
