TIFFANEWS.CO.ID – Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi pembangunan infrastruktur. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh capaian fisik, melainkan juga sejauh mana masyarakat adat dilibatkan sebagai subjek pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Musamus (Unmus) sekaligus Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unmus, Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si., dalam wawancara bersama TIFFANEWS.CO.ID.
Menurutnya, berdasarkan perkembangan yang diikutinya, pelaksanaan PSN telah berjalan sekitar satu tahun sejak perubahan terakhir Peraturan Menteri Koordinator (Permenko). Dari sisi pembangunan fisik, progres yang dicapai dinilai cukup baik.
“Kalau kita melihat pelaksanaan Program Strategis Nasional di Papua Selatan, sebenarnya program ini sudah berjalan sekitar satu tahun sejak perubahan Permenko yang terakhir. Dari yang saya lihat, progres pembangunan infrastrukturnya sudah cukup berjalan. Infrastruktur utama diperkirakan sudah mencapai sekitar 30 persen, kemudian ada pekerjaan yang masih berproses sekitar 20 persen, sedangkan sarana pendukung sebagian besar sudah hampir selesai. Untuk program cetak sawah, kalau saya tidak salah, sekitar 1.200 hektare sudah selesai dikerjakan,” ujarnya.
Meski demikian, Dr. Fitriani menilai pelaksanaan PSN yang terlihat di ruang publik masih didominasi di Kabupaten Merauke. Padahal, kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional sebagaimana diatur dalam Permenko juga mencakup Kabupaten Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
“Yang menjadi perhatian saya adalah pelaksanaan PSN yang selama ini lebih banyak terlihat di Kabupaten Merauke. Sampai sekarang kita belum banyak mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaannya di tiga kabupaten lainnya. Selain itu, istilah sarana pendukung lainnya yang terdapat dalam regulasi juga belum dijelaskan secara rinci kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai tantangan terbesar pelaksanaan PSN bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi memastikan proses pembangunan berjalan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sejak awal.
Menurutnya, PSN merupakan program strategis yang dirancang untuk kepentingan nasional. Namun, pelaksanaannya di Papua Selatan harus memperhatikan karakteristik masyarakat adat yang memiliki hubungan kuat dengan tanah ulayat dan budaya setempat.
“Jangan sampai pembangunan hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan nasional, tetapi mengabaikan kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dilibatkan secara partisipatif sejak awal. Mereka harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan,” tegasnya.
Dr. Fitriani bahkan mengusulkan adanya konsep pembangunan berbasis masyarakat lokal sebagai pelengkap PSN nasional. Menurutnya, pembangunan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga pemberdayaan sumber daya manusia.
Ia juga menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman Australia dalam memberdayakan masyarakat Aborigin melalui pendekatan berbasis komunitas serta Belanda dalam mengelola kawasan rawa yang memiliki karakteristik geografis hampir serupa dengan Papua Selatan.
Dari sisi manfaat, Dr. Fitriani mengatakan PSN berpotensi memperkuat ketahanan pangan, energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Selatan.
Ia turut menyoroti rencana pembangunan industri gula yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Menurutnya, apabila proyek tersebut terealisasi, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan sangat besar.
“Harapan saya, masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, harus menjadi pihak yang paling banyak memperoleh manfaat. Kalau kompetensi mereka belum sesuai dengan kebutuhan industri, perusahaan seharusnya memberikan pelatihan agar masyarakat lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan berskala besar tersebut.
“Dampak yang paling nyata adalah berkurangnya kawasan hutan dan rawa sebagai akibat pembangunan. Selain itu, ruang hidup masyarakat adat juga berpotensi berkurang. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya soal lahan, tetapi perubahan pola hidup, perubahan budaya, dan perubahan tatanan sosial masyarakat yang selama ini hidup berdasarkan adat,” jelasnya.
Terkait munculnya anggapan adanya kelompok yang menolak PSN, Dr. Fitriani menilai persepsi tersebut perlu diluruskan.
“Saya sebenarnya kurang setuju jika disebut ada kelompok tertentu yang menolak PSN. Yang lebih tepat adalah masyarakat pemilik hak ulayat atau masyarakat adat yang tanahnya terdampak langsung oleh pembangunan. Mereka bukan organisasi atau kelompok tertentu, melainkan masyarakat yang memang memiliki hak atas wilayah tersebut,” katanya.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya tidak menolak pembangunan. Yang mereka rasakan adalah kekhawatiran terhadap perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, terutama menyangkut ruang hidup, budaya, dan masa depan generasi berikutnya.
Ia menambahkan, organisasi nonpemerintah (NGO) saat ini juga lebih banyak mengawal isu perlindungan lingkungan dan dampak sosial dibandingkan memperdebatkan keberadaan PSN itu sendiri.
Sebagai solusi, Dr. Fitriani menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat adat, perusahaan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama.
“Menurut saya, cara terbaik menghadapi berbagai kekhawatiran masyarakat adalah dengan duduk bersama. Hak-hak masyarakat adat harus dijamin secara nyata, mulai dari kepastian hak atas tanah, kesempatan kerja, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, hingga perlindungan terhadap budaya dan ruang hidup mereka,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan PSN di Papua Selatan tidak hanya mampu mencapai target pembangunan nasional, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.
“Saya juga mendorong adanya konsep pembangunan berbasis masyarakat lokal sebagai pelengkap PSN nasional. Dengan begitu, pembangunan nasional tetap berjalan, tetapi masyarakat adat juga benar-benar menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan tersebut, bukan sekadar menjadi pihak yang terdampak,” pungkasnya. (***)
