TIFFANEWS.CO.ID – Proses belajar mengajar sekitar 160 murid di PKBM SD St. Yoseph, Kampung Yodom, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, masih berlangsung dalam kondisi memprihatinkan. Selama berbulan-bulan, sekolah tersebut disebut tidak dapat digunakan secara normal akibat pemalangan. Rabu, (26/08/2026)
Kondisi itu menjadi perhatian Anggota DPR Provinsi Papua Selatan dari jalur afirmasi, Suphia Lusiana Kwamtaghai, saat melakukan kunjungan ke Kampung Yodom.
Suphia yang merupakan anggota Komisi III DPR Papua Selatan dengan bidang tugas pendidikan, kesehatan, kepegawaian dan kependudukan (Dukcapil), mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung sejak Desember hingga kini.
“Sekolah mereka sudah dipalang. Waktu saya mendapat informasi, sudah sekitar enam bulan. Saya langsung turun ke Kampung Yodom untuk melihat kondisi secara langsung,” ujar Suphia.
Menurutnya, pemalangan sekolah bermula dari persoalan pemilihan kepala kampung yang digelar serentak di Kabupaten Mappi. Persoalan tersebut diduga dipicu ketidakpahaman salah satu pihak terhadap persyaratan administrasi calon kepala kampung, khususnya terkait penggunaan ijazah kesetaraan atau ijazah paket.
Suphia menjelaskan, salah satu bakal calon yang tidak menerima hasil pemilihan mempertanyakan penggunaan ijazah paket oleh calon yang dinyatakan menang. Padahal, menurut penjelasan yang diterimanya, ijazah tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Ini menjadi persoalan karena ada yang belum memahami kehadiran PKBM di tengah masyarakat. PKBM hadir untuk membantu anak-anak maupun masyarakat yang putus sekolah agar tetap mendapatkan pendidikan,” jelasnya.
Ia menilai kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan kesetaraan hingga ke wilayah pelosok menjadi salah satu faktor yang memperbesar kesalahpahaman tersebut.
“Yang dipahami masyarakat hanya sekolah formal. Padahal ada pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Sosialisasi dari dinas terkait menurut saya perlu lebih ditingkatkan,” katanya.
Akibat persoalan tersebut, sekolah kemudian dipalang dan aktivitas belajar mengajar para siswa terganggu. Suphia menyebut pemalangan telah berlangsung sejak Desember hingga Agustus, sehingga proses pendidikan anak-anak terpaksa dilakukan dalam kondisi yang jauh dari layak.
“Guru-guru masih mengajar, anak-anak masih belajar. Bahkan mereka belajar di atas terpal, di halaman depan sekolah. Kondisinya sangat tidak kondusif,” ungkapnya.
Saat melakukan kunjungan, Suphia mengaku telah berupaya memediasi pihak-pihak yang berkepentingan. Mediasi melibatkan kepala kampung, pihak distrik, tokoh agama, masyarakat.
Dalam proses tersebut, kata dia, muncul kesimpulan bahwa persoalan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan kesalahpahaman dan komunikasi, terutama mengenai legalitas ijazah yang digunakan dalam proses pemilihan kepala kampung.
Pihak yang mempersoalkan administrasi tersebut, lanjut Suphia, juga meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi hadir untuk memberikan penjelasan mengenai proses penerbitan ijazah.
“Saya sudah berusaha menjadi penyambung untuk mencari titik terang persoalan ini. Kami juga meminta agar dibuat surat kepada Dinas Pendidikan supaya persoalan administrasi ini bisa dijelaskan secara langsung,” ujarnya.
Namun, hingga kini Suphia mengaku belum mendapatkan tanggapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi terkait persoalan tersebut.
Kondisi itu membuat dirinya prihatin, terutama karena dampaknya langsung dirasakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan secara layak.
“Saya sebagai anggota DPR dari jalur afirmasi, apalagi berada di Komisi Pendidikan, tidak akan diam ketika persoalan seperti ini belum selesai. Jangan sampai konflik orang dewasa membuat anak-anak menjadi korban,” tegasnya.
Suphia mengatakan dirinya masih terus berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui perkembangan terbaru. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar sekolah dapat kembali digunakan dan proses belajar mengajar berlangsung normal.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Anak-anak tidak boleh terus belajar dalam kondisi seperti ini. Mereka adalah generasi masa depan yang harus kita selamatkan pendidikannya,” pungkasnya.
Kampung Yodom sendiri disebut Suphia memiliki nilai sejarah dan sosial yang penting. Kampung tersebut dikenal sebagai salah satu kampung yang memiliki sejarah perdamaian serta menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Mappi.
Menurutnya, karakter tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan yang berdampak terhadap pendidikan anak-anak. (JW)
