TIFFANEWS.CO.ID,- Anggota DPRP Papua Apeniel Sani meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tugas dan fungsi DPRP Papua dan DPRP Papua Barat(PB) di empat daerah otonomi baru yakni provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Alasan Sani, undang undang pembentukan empat provinsi baru itu tidak mengatur tugas dan fungsi DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, akibatnya hingga kini nyaris DPRP kedua provinsi itu atau di provinsi induk tidak bekerja. Sementara, pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi baru absen dari pengawasan dan aspirasi wakil rakyat.
“Harus diakui bahwa dalam penyusunan undang undang pembentukan DOB akhir 2022 lalu tidak mengatur tugas dan fungsi DPR Provinsi di daerah baru atau tidak mengatur peran dan fungsi DPRP di provinsi induk, sehingga konsekuensinya seperti saat ini, DPRP di provinsi induk tidak bekerja karena kehilangan dapil, dan persoalan di provinsi baru jauh dari aspirasi rakyat dan pengawasan rakyat, “kata Apeniel Sani kepada media, Senin (20/2).
Menurut Sani, DPRP Papua dan DPRP PB periode 2019-2024, tetap harus melakukan tugas termasuk kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan hingga masa jabatannya berakhir pada 2024.
Hal semacam ini, lanjut Sani, tidak diatur dalam UU No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Undang-undang nomor UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi jelas telah terjadi kekosongan regulasi, karena itu Perpres adalah jawaba nya untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan normal kembali,” ujar Sani.
“Dengan Presiden mengeluarkan Perpres, maka tidak terjadi kekosongan hukum dan wakil rakyat di Provinsi dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sekarang nyaris kami tidak bekerja, karena saat adanya provinsi baru tidak ada pengaturan soal kewenangan DPRP dan DPRPB, padahal masa bakti kami hingga 2024,” kata Sani.
Sani menambahkan, sebagai wakil rakyat yang dipilih mewakili rakyat, sudah seharusnya menyampaikan hal ini, agar pemerintahan berjalan baik, dan wakil rakyat dapat bekerja sebagaimana mestinya. bukan dibiarkan terkatung katung dalam ketidak jelasan di provinsi induk.
“Kami mengharapkan Presiden dapat secepatnya mengeluarkan Perpres sehingga penyelengaraan pemerintah di Papua berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan,” harap Sani.
Untuk diketahui, terkait dengan kekosongan hukum ini, Kelompok khusus (Poksus) DPR Papua telah menyurati Komisi II DPR RI memohon agar dilakukan Audiensi atau RDPU bersama Pimpinan DPR RI dan MPR RI (*)
