TIFFANEWS.CO.ID,-Seringnya pengerjaan proyek yang berpindah tangan dari kontraktor asli Papua ke pihak lain, menjadi salah satu topik bahasan antara Forum Komunikasi Kontraktor Asli Papua Selatan (FKKPS) dengan Badan Pengelola Penerimaan dan Penggunaan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Selata, Yoseph Yanawo Yolmen, S.pd, M.Si, MRSC di Merauke, Kamis, (3/8).
Forum menyarankan agar dibuat regulasi yang ketat mengingat kebijakan dapat bersifat relatif tergantung pemimpinnya dan perlunya pendampingan masyarakat yang belum paham.
Selain itu, ditekankan bahwa anggapan tentang orang asli Papua yang tidak berkompetensi adalah keliru. Sebaliknya, tugas mereka seharusnya adalah mendampingi sehingga orang asli Papua bisa mengelola segala hal terkait pembangunan di wilayah mereka.
FKKPS dinilai sebagai wadah yang baik untuk mengelola pekerjaan-proyek sehingga dapat mengakomodir pengusaha asli Papua di seluruh Indonesia.
Dalam diskusi, Abraham Ndimar, Ketua FKPPS bersama seluruh anggotanya menyampaikan adanya titik kelemahan karena kurangnya petunjuk teknis.
“Belajar dari pengalaman, Provinsi Papua pernah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub), namun belum optimal.” ujar salah satu anggota FKKPS.
Untuk mengatasi masalah ini, dalam pembahasan tersebut disepakati pentingnya kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat mendidik orang asli Papua dalam segala hal sehingga kompetensinya dapat meningkat.
Yoseph Yanawo Yolmen, selaku Perwakilan Papua Selatan BP3OKP, menyatakan harapannya agar wilayah tersebut dapat berkembang lebih baik di masa depan. Sebagai orang asli Papua, integritas diri juga dianggap sangat penting, dan tidak boleh diperjualbelikan, bahkan jika itu berarti kehilangan uang.
Dalam pertemuan ini juga menyepakati beberapa hal, antara lain pentingnya regulasi perlindungan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi orang asli Papua, terutama kontraktor, dalam mengelola pembangunan di Papua Selatan.
Kedua, diharapkan agar orang asli Papua dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
“Rencananya, akan dibentuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan mendidik mereka, dan setelah mendapat pelatihan, mereka akan dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan pendidikan dalam hal kompetensi kerja.” tambah Yoseph.
Ketika orang asli Papua memiliki kompetensi yang baik, mereka akan dihargai di negeri mereka sendiri.
Pertemuan ini juga menekankan poin ketiga yang paling penting, yaitu menjaga integritas diri orang asli Papua agar tidak diperjualbelikan.
“Integritas adalah harga mati, dan meskipun boleh kehilangan uang, harga diri tidak boleh dikorbankan.” tegas Yoseph saat diwawancarai.
Dengan demikian, pertemuan Forum Komunikasi Kontraktor Asli Papua Selatan dengan BP3OKP telah membahas berbagai isu penting terkait pembangunan dan perlindungan orang asli Papua, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan wilayah Papua serta menghargai integritas dan kompetensi masyarakat asli Papua. (Ron)
