TIFFANEWS.CO.ID – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami, mengungkapkan adanya kendala serius dalam proses pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Papua Selatan akibat gangguan akses pada aplikasi Meterai Elektronik, Rabu (4/9/2024) di Merauke.
Gangguan ini menyebabkan para pencari kerja kesulitan dalam mengunggah dokumen yang diperlukan.
“Sejak kemarin, Meterai Elektronik yang digunakan untuk menempelkan pada surat lamaran dan surat pernyataan tidak bisa diakses, dan ini terjadi hampir di seluruh Papua dan Indonesia,” ujar Rapami dalam wawancaranya dengan media hari ini.
Masalah ini menghambat langkah awal proses pendaftaran ASN, karena Meterai Elektronik harus diunggah terlebih dahulu sebelum pendaftar dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. BKPSDM Papua Selatan telah melaporkan masalah ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional dan pusat.
“Kami telah melaporkan masalah ini secara berjenjang, dan hampir seluruh BKPSDM di Papua telah melakukannya,” tambah Rapami.
Pj. Gubernur Papua Selatan juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala BKN untuk meminta perpanjangan waktu pendaftaran sebagai upaya mengatasi kendala ini.
“Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut dari BKN,” jelas Rapami.
Selain itu, masyarakat datang ke kantor BKPSDM setiap hari untuk mendapatkan bantuan dalam memproses dokumen mereka, meskipun terkendala oleh masalah akses Meterai Elektronik.
Rapami menjelaskan bahwa apa yang tampak seperti aksi demo sebenarnya adalah upaya rutin warga untuk mendapatkan bantuan teknis dari BKPSDM. Ia juga mengungkapkan bahwa BKN dan Perum Peruri sebagai penyedia Meterai Elektronik telah disarankan untuk mencari solusi segera.
“Kami sudah meminta BKN untuk memfasilitasi perbaikan akses ini. Masalah ini disebabkan oleh gangguan pada beberapa link yang disediakan oleh Peruri, dan semuanya tidak dapat diakses,” ungkap Rapami.
Gangguan akses ini juga mempengaruhi jumlah pendaftar yang berhasil menyelesaikan proses pendaftaran mereka. Dari data terakhir yang tersedia, lebih dari 9.000 akun telah dibuat oleh pencari kerja, dan lebih dari 5.000 pendaftar sudah mengunggah dokumen mereka. Namun, proses verifikasi lebih lanjut masih tertunda akibat masalah ini.
Rapami berharap BKN segera memberikan solusi untuk memastikan semua pendaftar dapat menyelesaikan proses pendaftaran mereka tanpa kendala lebih lanjut.
“Kami berharap masalah ini dapat segera diatasi agar proses pendaftaran ASN dapat berjalan lancar dan semua pihak yang terdampak tidak dirugikan,” pungkasnya.
Pemerintah daerah dan BKPSDM terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagi para pencari kerja dan memastikan proses rekrutmen ASN di Papua Selatan tetap berjalan sesuai rencana. (Ron)
