Oleh: Agus Sumule – Universitas Papua
TIFFANEWS.CO.ID – Ada satu hal menarik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
Undang-undang ini memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengetuai badan yang bertanggung jawab atas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus serta pembangunan di Tanah Papua.
Pasal 68A ayat (1) mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya, ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden menjadi ketua badan tersebut.
Amanat ini kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025.
Karena ketentuan tersebut, saya sering bergurau bahwa Wakil Presiden sesungguhnya adalah “Presiden Papua”. Tentu saja bukan dalam pengertian hukum atau ketatanegaraan. Namun, ungkapan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipercayakan negara kepada Wakil Presiden untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan Papua.
Pertanyaannya, sudah sejauh mana tanggung jawab tersebut dilaksanakan?
Setelah lebih dari 25 tahun Otonomi Khusus, kita masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di banyak kampung, anak-anak belum memperoleh pendidikan yang memadai. Pelayanan kesehatan masih sulit dijangkau.
Masyarakat adat terus menghadapi persoalan tanah dan sumber daya alam. Padahal UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan, bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Konflik bersenjata dan pengungsian juga belum terselesaikan. Sementara itu, kepercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah masih perlu dipulihkan.
Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran, membangun infrastruktur, atau memperbanyak kunjungan pejabat ke Papua.
Papua membutuhkan kepemimpinan nasional yang berani mengambil keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan.
Menurut saya, ada lima hal yang perlu menjadi perhatian utama Wakil Presiden (yang baru) sebagai Ketua BP3OKP. (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua).
Pertama, membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Wakil Presiden perlu membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat Papua, termasuk mereka yang memiliki pandangan politik berbeda. Dialog harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar pertemuan seremonial.
Kedua, memberikan perhatian serius terhadap konflik, pengungsian, dan persoalan hak asasi manusia. Negara harus memastikan keselamatan warga sipil, pelayanan kemanusiaan bagi pengungsi, serta penyelesaian berbagai persoalan melalui mekanisme hukum dan dialog yang dapat dipercaya.
Ketiga, melakukan perubahan besar dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ukuran keberhasilan pembangunan Papua bukan banyaknya sekolah dan puskesmas yang dibangun, melainkan apakah guru benar-benar mengajar, anak-anak belajar, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Program seperti Sekolah Sepanjang Hari, pelayanan kesehatan kampung berbasis teknologi, dan penempatan tenaga profesional di kampung-kampung perlu mendapat perhatian.
Keempat, memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Investasi pertanian, pertambangan, kehutanan, dan kegiatan ekonomi lainnya harus menghormati hak masyarakat adat. Masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam di wilayah mereka dimanfaatkan.
Kelima, memperbaiki tata kelola dana Otonomi Khusus. Keberhasilan penggunaan dana Otsus harus diukur berdasarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dana Otsus tidak banyak artinya apabila kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan keterbatasan pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan.
Lebih daripada itu, Wapres harus menghitung kembali berapa dana yang diperoleh dari eksploitasi sumberdaya alam Papua, dan berapa yang seharusnya dikembalikan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusianya.
Misalnya, untuk melaksanakan Sekolah Sepanjang Hari di 3.771 SD di seluruh Tanah Papua diperlukan dana sebesar Rp 9,4 triliun. Freeport menyetor dana ke Pemerintah sebanyak kurang lebih Rp 75 triliun sepanjang tahun 2025 sampai awal 2026.
Tentu dari jumlah tersebut, dan juga yang berasal dari sumber-sumber lain seperti eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, Nikel di Raja Ampat, emas di Makimi, Nabire, dan dari berbagai usaha lain — termasuk pembangunan pertanian di Papua Selatan, harus ada alokasi yang lebih proporsional kepada Pemda dan masyarakat adat.
Untuk menjalankan kelima agenda tersebut, saya mengusulkan agar Wakil Presiden menetapkan rencana kerja 100 hari. Dalam waktu tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah-masalah paling mendesak, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, menentukan batas waktu penyelesaian, dan mulai menunjukkan hasil yang dapat diperiksa masyarakat.
Tentu saja, masalah Papua yang telah berlangsung puluhan tahun tidak mungkin diselesaikan seluruhnya dalam 100 hari. Namun, dalam 100 hari kita seharusnya sudah dapat mengetahui masalah apa yang akan diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan masyarakat dapat mengharapkan hasilnya.
Saya juga berpendapat bahwa kampung harus menjadi pusat perhatian pembangunan Papua. Sebab, di kampung-kampung itulah sebagian persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan keterbatasan pelayanan pemerintah paling nyata dirasakan.
Pada akhirnya, Wakil Presiden harus mampu memastikan bahwa persoalan Papua mendapat perhatian dan keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan nasional.
Keberhasilan Wakil Presiden di Papua tidak seharusnya diukur dari berapa kali beliau datang berkunjung, berapa banyak rapat yang dipimpin, atau berapa besar anggaran yang disalurkan.
Keberhasilannya harus diukur dari berapa banyak masalah Papua yang berhasil diselesaikan dan seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua. Itulah makna kepemimpinan nasional yang sesungguhnya dibutuhkan Papua. (***)
