TIFFANEWS.CO.ID – Suara tegas kembali digaungkan dari Majelis Rakyat Papua Selatan (MRP), kali ini datang dari Pokja Perempuan. Anggota MRP dari Kabupaten Mappi, Katarina Yaas, menyampaikan pernyataan keras mengenai proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan yang dinilainya harus berpihak pada keadilan dan keterwakilan asli daerah.
Katarina, tokoh perempuan dari suku Awyu, Kabupaten Mappi, menyoroti pentingnya mengisi jabatan Sekda dengan figur asli Papua Selatan, khususnya dari Mappi—satu-satunya kabupaten yang hingga kini belum mendapat posisi strategis dalam pemerintahan provinsi.
“Saya Katarina Yaas, tokoh perempuan asal suku Awyu, Kabupaten Mappi, sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua Selatan dari Pokja Perempuan, ingin kembali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Panitia Seleksi Sekda di pusat, bahwa kami sudah menyatakan sikap secara kelembagaan. Sekda Papua Selatan harus berasal dari orang asli Papua Selatan,” ujarnya tegas.
Menurut Katarina, Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten utama: Asmat, Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Saat ini, tiga dari empat kabupaten tersebut sudah terwakili dalam posisi pimpinan tertinggi di provinsi—Gubernur berasal dari Asmat, Wakil Gubernur dari Merauke, dan Ketua MRP dari Boven Digoel. Maka, sudah sewajarnya jika posisi Sekda diberikan kepada putra asli Mappi.
“Kami tidak menolak saudara-saudara lain, tetapi kami ingin anak-anak Papua Selatan juga diberikan ruang untuk bersaing secara adil. Biarlah anak-anak Papua Selatan sendiri yang berkompetisi mengisi posisi tersebut,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar aspirasi personal, melainkan sikap resmi kelembagaan MRP Pokja Perempuan yang membawa suara masyarakat adat Papua Selatan.
Katarina pun menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mengawal penuh proses seleksi hingga ke tahap pelantikan demi memastikan bahwa Sekda yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat asli Papua Selatan.
“Sebagai anggota MRP, kami tidak diam. Kami akan terus mengawal proses ini agar Sekda Papua Selatan benar-benar berasal dari orang asli Papua Selatan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut pernyataan dukungan dari Kepala Suku Wambon yang menyuarakan hal serupa. “Gubernur dari Asmat, Wakil Gubernur dari Merauke, Ketua MRP dari Boven Digoel, maka Sekda sepatutnya diberikan kepada putra Mappi,” tutup Katarina dengan penuh keyakinan. (JW)
Sebagai Wakil Ketua Pokja Adat, saya keberatan dengan pernyataan oknum MRP yang memprovokasi konflik di Papua Selatan. Saya mendesak agar Sekretaris Daerah Papua Selatan dipilih dari kalangan non-Papua yang memahami dan menghargai tanah Papua Selatan. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Selatan. Pemilihan Sekda dari kalangan putra daerah Papua atau Papua Selatan dikhawatirkan akan memicu konflik.