TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai melaksanakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam rangka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Selasa (19/5/2026). Kegiatan asesmen berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke hingga 21 Mei 2026 dan diikuti 28 peserta.
Seleksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Selatan memperkuat birokrasi pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis merit sistem di daerah otonomi baru.
Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan, Willem da Costa, mengatakan seleksi terbuka dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, manajemen ASN, serta pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah daerah.
“Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 34 orang. Namun yang mengikuti asesmen sebanyak 28 peserta karena lima peserta masih menggunakan hasil asesmen tahun 2024 yang masih berlaku, sementara satu peserta mengundurkan diri atau berhalangan hadir,” ujar Willem.
Ia menjelaskan, terdapat lima jabatan strategis yang saat ini lowong dan diperebutkan melalui mekanisme seleksi terbuka, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris DPR Papua Selatan, Inspektur Daerah, serta Kepala Biro Hukum Setda Papua Selatan.
Pelaksanaan asesmen dilakukan bekerja sama dengan Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan melibatkan tujuh asesor yang dipimpin Iptri Razaki, SH., MH.
Dalam sambutannya, Iptri Razaki menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui metode assessment center. Peserta akan mengikuti sejumlah tahapan penilaian mulai dari psikotes, wawancara, hingga simulasi kompetensi.
“Peserta akan dinilai berdasarkan sembilan kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, peserta dituntut mencapai level tinggi dalam standar kompetensi ASN,” katanya.
Selain kompetensi manajerial dan sosial kultural, tim asesor juga menggali delapan aspek potensi peserta, di antaranya kemampuan intelektual, berpikir strategis, penyelesaian masalah, kemampuan memotivasi, hingga kesadaran diri.
Hasil asesmen nantinya akan dikategorikan dalam tiga tingkat, yakni memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat. Penilaian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan panitia seleksi dalam menentukan pejabat yang akan menduduki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
“Hasil penilaian kompetensi akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan paling lambat lima hari kerja setelah seluruh tahapan selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan bahwa asesmen tersebut bukan sekadar proses administratif, tetapi langkah penting dalam membangun fondasi birokrasi yang kuat di Papua Selatan.
Menurutnya, Papua Selatan sebagai provinsi baru membutuhkan tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan bebas dari praktik non-objektif.
“Jabatan pimpinan tinggi bukan penghargaan, tetapi amanah besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ferdinandus. (Djo)
