TIFFANEWS.CO.ID – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini sedang berproses harus mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), khususnya Orang Asli Papua Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Pokja Adat MRP Papua Selatan, Yohanis Okdinon dalam rangka menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada peserta seleksi JPT Pratama yang berasal dari kalangan OAP.
Yohanis mengatakan, MRP Papua Selatan berkepentingan mengawal proses pengisian jabatan tersebut agar berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang afirmasi bagi Orang Asli Papua.
“Atas nama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur [Papua Selatan] bahwa sesuai amanat undang-undang, lima jabatan tersebut harus diisi oleh Orang Asli Papua, terlebih khusus Orang Asli Papua Selatan,” ujarnya pada Jumat (5/6/2026) di Merauke.
Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus), terutama yang berkaitan dengan mandatory spending, selayaknya dipimpin oleh pejabat yang berasal dari Orang Asli Papua.
Selain itu, MRP Papua Selatan juga meminta agar hak dan kesempatan bagi perempuan asli Papua turut diperhatikan dalam proses pengisian jabatan tersebut.
“Kami juga menyampaikan bahwa hak perempuan asli Papua harus diperhatikan dalam pengisian jabatan-jabatan tersebut,” katanya.
Yohanis berharap seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, maupun nepotisme (KKN), sehingga menghasilkan pejabat yang benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin OPD yang dipercayakan.
Ia mengingatkan agar tidak ada kepentingan kelompok maupun titipan tertentu yang memengaruhi proses seleksi.
“Proses ini harus berjalan dengan baik sehingga kita memperoleh hasil yang baik dan benar-benar mendapatkan pejabat yang mampu melaksanakan tugas sesuai kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanis menegaskan bahwa kehadiran Provinsi Papua Selatan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda dari empat kabupaten yang berada dalam wilayah Papua Selatan.
Karena itu, apabila terdapat putra-putri asli Papua Selatan yang memenuhi persyaratan dan kompetensi dalam seleksi tersebut, maka mereka harus diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan yang tersedia.
“Kami berharap seluruh proses ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku sehingga menghasilkan pemimpin OPD yang mampu bekerja untuk kemajuan Papua Selatan,” tutupnya. (***)
