TIFFANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Papua Selatan (PPS) menerima kunjungan dan konsolidasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) PPS.
Kegiatan kunjungan dan konsolidasi tersebut berlangsung di Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan, Kamis (2/7).
Kedatangan Bawaslu PPS ke Sekretariat DPD Golkar PPS diterima Pimpinan DPD Golkar setempat bersama jajarannya. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Bawaslu, pimpinan dan anggota DPD Partai Golkar PPS mengenakan kostum berwarna kuning, seragam resmi Partai Golkar. Sementara itu, Sekretariat Partai Golkar disemaraki bendera partai dan baliho Golkar.
Sebelum kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu PPS, Marman, S.Sos., M.Si., melalui surat kepada Pimpinan DPD Golkar PPS Nomor: B-25/HM.02/K.PN/06/2026 tertanggal 26 Juni 2026 menyampaikan bahwa kunjungan dan konsolidasi Bawaslu PPS sebagai langkah strategis penguatan konsolidasi demokrasi sekaligus pengawasan terhadap sistem informasi partai politik.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Marman tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPD Golkar PPS yang telah melakukan pemutakhiran data pengurus Golkar.
Hal-hal lain yang dibahas dan didiskusikan pada kesempatan tersebut antara lain terkait keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada setiap daerah pemilihan (dapil).
“Apakah nanti perempuan akan terpilih atau tidak terpilih dalam pesta demokrasi itu, semuanya dikembalikan kepada rakyat yang memilih,” katanya.
Sedangkan terkait politik uang dalam perhelatan demokrasi siklus politik lima tahunan, dikatakan bahwa sering terjadi politik uang dilakukan di luar tahapan Pemilu sehingga Bawaslu tidak dapat berbuat apa-apa.
Apabila terjadi pelanggaran Pemilu, maka laporan harus disampaikan secara langsung kepada Bawaslu. Sebaliknya, tidak bisa disampaikan melalui telepon.
“Bagaimanapun juga, Bawaslu harus hati-hati dalam bekerja. Jika tidak, maka Bawaslu dapat saja diseret ke DKPP,” kata Marman.
Untuk itulah banyak pihak berharap Bawaslu melakukan sosialisasi jelang Pemilu agar rakyat dapat mengetahui kepada siapa mereka mengadukan pelanggaran Pemilu yang terjadi di lapangan.
Dalam hal pengawasan Pemilu, pihak Bawaslu menghimbau agar proses pengawasan jalannya seluruh pesta demokrasi hendaklah dilakukan secara bersama-sama, yakni rakyat, partai politik, Bawaslu, dan komponen masyarakat lainnya.
Ketika para peserta pertemuan di Sekretariat DPD Golkar PPS itu diberi kesempatan untuk berdiskusi, maka pihak Bawaslu mendapatkan banyak usul-saran yang konstruktif, antara lain kiranya Bawaslu memperhatikan secara sungguh-sungguh kualitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu di distrik-distrik.
Keterbatasan jumlah dan kualitas Bawaslu menjadi peluang bagi banyak pihak melakukan jual-beli surat suara.
Ada persyaratan bahwa pengawas Pemilu di tingkat kampung dan distrik berpendidikan minimal SLTA dengan usia minimal 25 tahun, tapi kenyataannya di banyak sekali kampung dan distrik kita sulit mendapatkan personel pengawas yang berusia dan berpendidikan seperti yang dipersyaratkan itu.
Kunjungan dan Konsolidasi Bawaslu di Sekretariat DPD Golkar PPS berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan keakraban karena banyak peserta pertemuan itu, baik dari pihak Bawaslu maupun DPD Partai Golkar, selama ini sudah terjalin tali silaturahmi, pertemanan di masa lalu, kerabat, dan tetangga rumah.
Kunjungan berakhir dengan ramah tamah bersama. (ron/yoh/jos)
