TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Merauke berharap evaluasi penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan dapat menghasilkan masukan konkret untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Merauke bersama tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Merauke, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Merauke tidak hanya mengikuti proses evaluasi penyelenggaraan DOB, tetapi juga memaparkan kondisi daerah serta berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, mengatakan kunjungan tim pemerintah pusat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung perkembangan, kebutuhan, maupun persoalan yang masih memerlukan perhatian.
“Suatu kehormatan bagi kami di Kabupaten Merauke mendapatkan kunjungan dalam rangka penilaian terkait dengan daerah otonomi baru Papua Selatan,” ujar Yoseph dalam sambutannya.
Menurutnya, proses evaluasi tersebut penting untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan DOB Papua Selatan telah berjalan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat.
Yoseph mengatakan, Merauke memiliki posisi strategis dalam perkembangan Papua Selatan. Selain menjadi salah satu kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan, Merauke juga menjadi lokasi ibu kota provinsi.
“Karena itu, perkembangan wilayah perkotaan Merauke hingga Distrik Kurik memiliki arti penting dalam mendukung kemajuan Papua Selatan,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPR RI, Indra Jaya, serta perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo.
Dalam sesi penyampaian, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Merauke memaparkan data dan perkembangan sektor masing-masing sesuai dengan kebutuhan evaluasi yang dilakukan tim pemerintah pusat.
Pemkab Merauke berharap hasil evaluasi tidak hanya menjadi bagian dari penilaian administratif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Papua Selatan. (JW)
