TIFFANEWS.CO.ID – Sebanyak 225 warga Papua Selatan rata-rata terdiagnosis malaria setiap hari. Dari seluruh kabupaten di wilayah tersebut, Kabupaten Asmat masih menjadi penyumbang kasus malaria tertinggi.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar, MARS, mengatakan tingginya angka kasus malaria masih menjadi tantangan besar dalam upaya percepatan eliminasi penyakit tersebut di Papua Selatan.
Saat ditemui Tiffa News di lobi Hotel Swiss-Belhotel Merauke usai kegiatan pertemuan lintas sektor penanganan malaria, Selasa (23/6/2026), dr. Herlina menjelaskan bahwa kasus malaria harian yang tercatat berasal dari seluruh kabupaten di Papua Selatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Asmat.
“Kalau melihat peta sebaran kasus malaria saat ini, daerah yang masih merah adalah Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Jadi sumbangan kasus harian itu masih banyak berasal dari wilayah-wilayah tersebut, terutama Asmat,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya angka malaria dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya populasi nyamuk Anopheles sebagai vektor penular, perilaku masyarakat, hingga kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk.
Ia menuturkan masih banyak warga yang beraktivitas di hutan selama berhari-hari tanpa perlindungan yang memadai, seperti penggunaan kelambu saat beristirahat pada malam hari. Selain itu, sebagian penderita juga belum memiliki kesadaran untuk segera memeriksakan diri ketika mengalami gejala malaria atau tidak mengonsumsi obat hingga tuntas.
Untuk menekan angka kasus, Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menjalankan strategi Temukan, Obati, dan Kendalikan (Token). Program tersebut dilakukan melalui skrining massal, pemeriksaan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) dan mikroskopis di fasilitas kesehatan, pembagian kelambu berinsektisida, serta penguatan peran kader malaria di kampung-kampung.
“Penderita juga harus dipastikan mendapatkan pengobatan sampai tuntas agar rantai penularan malaria di masyarakat dapat diputus dan risiko resistensi obat dapat dicegah,” kata dr. Herlina.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian lingkungan, peningkatan sanitasi, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin menggunakan perlindungan diri saat beraktivitas maupun beristirahat di daerah endemis malaria.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus malaria secara bertahap sekaligus mendukung target eliminasi malaria di Papua Selatan dalam beberapa tahun mendatang.
(Djo)
