TIFFANEWS.CO.ID – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah provinsi segera memberikan kejelasan terkait bantuan studi dan beasiswa bagi mahasiswa Papua Selatan. Bantuan pendidikan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari keberpihakan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua Selatan, Senin (10/08/2026).
Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu mengatakan mahasiswa saat ini masih menunggu kepastian mengenai langkah pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan studi maupun beasiswa.
“Untuk mahasiswa itu ada di provinsi. Hari ini mahasiswa sedang menunggu kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi, khususnya dari bantuan studi dan beasiswa. Ini harus jelas,” ujar Damianus.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program bantuan pendidikan berjalan secara jelas, tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga mahasiswa OAP tidak mengalami ketidakpastian dalam menyelesaikan pendidikan.
Sejalan dengan perhatian terhadap sektor pendidikan, MRP Papua Selatan juga mendorong tiga Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dinilai menjadi prioritas dalam memperkuat pelaksanaan Otsus di Papua Selatan.
Tiga Perdasus tersebut yakni Perdasus tentang Orang Asli Papua, Perdasus tentang penggunaan dan pemanfaatan Dana Otsus, serta Perdasus tentang masyarakat adat.
Perdasus tentang OAP diharapkan menjadi dasar penguatan keberpihakan dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua. Sementara Perdasus Dana Otsus diperlukan untuk memastikan penggunaannya benar-benar diarahkan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Sedangkan Perdasus masyarakat adat dinilai penting untuk memberikan ruang perlindungan yang lebih kuat terhadap keberadaan, hak dan kepentingan masyarakat adat dalam proses pembangunan di Papua Selatan.
Damianus menegaskan, pelaksanaan Otsus harus mampu memberikan manfaat nyata bagi OAP. Karena itu, pembangunan dan berbagai program pemerintah harus tetap menempatkan kepentingan Orang Asli Papua sebagai salah satu prioritas utama.
“Otsus itu harus mampu menyentuh Orang Asli Papua. Sebaik apa pun programnya, kalau Otsus tidak mencapai orang asli Papua, bagi saya itu bukan sebuah solusi untuk Papua,” tegasnya.
MRP Papua Selatan berharap pemerintah provinsi bersama DPR Papua Selatan dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan mahasiswa sekaligus mendorong percepatan pembahasan tiga Perdasus tersebut. Dengan begitu, kebijakan Otsus di Papua Selatan tidak hanya menjadi regulasi, tetapi dapat diwujudkan melalui program yang benar-benar dirasakan masyarakat, memperkuat OAP, menata pemanfaatan Dana Otsus, dan melindungi masyarakat adat. (Djo)
