Oleh: Ronny Imanuel Rumboy
TIFFANEWS.CO.ID – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian serius. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum dan keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga membuka ruang pertanyaan yang lebih luas mengenai relasi kekuasaan, kendali institusi, serta dinamika politik di balik sebuah peristiwa yang melibatkan lingkaran penting pemerintahan.
Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menyebut aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Sekitar Oktober 2026, penyidik juga menduga terjadi perintah penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan. Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. (ANTARA, 3 November 2026, berdasarkan keterangan konferensi pers Bareskrim Polri.)
Fakta tersebut memberikan gambaran awal mengenai perkara yang sedang ditangani. Namun, ada sejumlah hal yang belum sepenuhnya terjawab, terutama mengenai motif, tujuan, cakupan penggunaan hasil penyadapan, dan siapa saja pihak yang mengetahui aktivitas tersebut.
Di sinilah persoalan ini menarik untuk dibaca lebih jauh. Sebab, ketika seorang kepala negara menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, persoalannya tidak lagi sebatas hubungan antara pelaku dan korban. Ada dimensi keamanan negara, tata kelola institusi, serta kemungkinan dampak politik yang perlu diperiksa secara terbuka.
Penyadapan Presiden dan Pertanyaan tentang Kendali Kekuasaan
Penyadapan terhadap kepala negara, apabila terbukti dilakukan secara ilegal, merupakan persoalan yang serius. Presiden bukan hanya individu yang memiliki hak atas privasi komunikasi, melainkan juga pemegang mandat konstitusional dan pusat pengambilan keputusan pemerintahan.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung menggunakan fasilitas atau sistem yang berkaitan dengan institusi kepolisian.
Sistem penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum pada prinsipnya bukan fasilitas yang dapat digunakan secara bebas. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan mengatur prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, kerahasiaan, serta mekanisme permintaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian operasi penyadapan.
Artinya, penggunaan sistem tersebut harus memiliki dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila dugaan penyadapan tanpa prosedur ini terbukti, persoalannya dapat berkembang menjadi pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal, pengendalian akses teknologi, serta akuntabilitas pejabat yang memiliki kewenangan dalam sistem tersebut.
Pertanyaan berikutnya menjadi relevan: apakah aktivitas tersebut merupakan tindakan individu, penyalahgunaan kewenangan oleh kelompok tertentu, atau terdapat persoalan tata kelola yang lebih luas?
Polri sendiri melalui Irwasum Komjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut merupakan perbuatan individu dan bukan kebijakan institusi. Pernyataan ini penting sebagai posisi resmi kepolisian. Namun, proses penyidikan tetap perlu menjelaskan bagaimana akses terhadap sistem dapat digunakan, siapa yang memiliki kewenangan, dan bagaimana pengawasan dijalankan. (CNN Indonesia, 3 November 2026; Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.)
Apakah Presiden Benar-Benar Hanya Menjadi Sasaran?
Di tengah perkembangan perkara tersebut, muncul pertanyaan yang mungkin terdengar tidak biasa, tetapi layak ditempatkan dalam ruang analisis: apakah terdapat kemungkinan bahwa peristiwa ini memiliki dimensi lain, termasuk kemungkinan Presiden mengetahui, memanfaatkan, atau bahkan mengondisikan pengungkapan kasus tersebut?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Tidak ada bukti publik yang saat ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo merancang penyadapan terhadap dirinya sendiri. Namun, dalam analisis politik dan intelijen, sebuah peristiwa tidak selalu cukup dibaca hanya dari posisi siapa yang menjadi korban dan siapa yang diduga menjadi pelaku.
Ada perbedaan antara merancang suatu peristiwa, mengetahui adanya aktivitas tertentu, membiarkan aktivitas berlangsung, dan memanfaatkan konsekuensi politik setelah peristiwa itu terungkap.
Keempat hal tersebut memiliki makna yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat dibahas secara analitis.
Pertama, penyadapan benar-benar merupakan tindakan ilegal yang dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden.
Ini merupakan skenario yang paling dekat dengan konstruksi perkara sebagaimana disampaikan penyidik. Jika aktivitas tersebut berlangsung tanpa dasar hukum dan tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi sasaran, maka fokus penyidikan adalah membuktikan siapa yang memerintahkan, bagaimana sistem digunakan, apa motifnya, serta ke mana hasil penyadapan tersebut disalurkan.
Skenario ini juga menuntut penjelasan mengenai kemungkinan adanya jaringan akses dan pengambilan keputusan di luar prosedur yang semestinya.
Kedua, Presiden mengetahui persoalan tersebut setelah muncul laporan, kemudian memanfaatkan pengungkapan kasus sebagai momentum evaluasi dan penataan institusi.
Kemungkinan ini berbeda dari dugaan bahwa Presiden merancang penyadapan.
Dalam politik pemerintahan, suatu krisis dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga negara. Ketika ditemukan persoalan serius di lingkungan institusi keamanan, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan kembali rantai komando, mekanisme pengawasan, dan pembagian kewenangan.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 3 November 2026 memberikan informasi yang relevan. Yusril menyebut Presiden Prabowo telah mengetahui persoalan penyadapan tersebut melalui laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Yusril juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Menko Polkam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Informasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengetahui persoalan tersebut dan membuka kemungkinan evaluasi kelembagaan. Akan tetapi, hal itu belum membuktikan bahwa Presiden telah mengetahui aktivitas penyadapan sebelum kasus tersebut dilaporkan, apalagi merancangnya sejak awal. (detikNews, 3 November 2026, “Yusril Ungkap Prabowo Tahu Jadi Korban Sadap dari Laporan Kapolri Suyudi”.)
Ketiga, kemungkinan adanya operasi atau skenario yang sengaja dikondisikan untuk menghasilkan konsekuensi politik tertentu.
Ini merupakan hipotesis yang lebih jauh dan membutuhkan pembuktian paling kuat.
Dalam kajian intelijen dikenal istilah strategic deception, yaitu upaya membentuk persepsi atau menyembunyikan tujuan sebenarnya melalui rangkaian tindakan tertentu. Ada pula konsep controlled disclosure, yakni pengungkapan informasi secara terencana untuk menghasilkan dampak tertentu.
Konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu informasi atau skandal dapat menjadi instrumen dalam dinamika kekuasaan. Namun, keberadaan konsep dalam kajian intelijen tidak berarti konsep tersebut otomatis terjadi dalam kasus ini.
Jika dikaitkan dengan perkara penyadapan Presiden, hipotesis yang dapat diuji adalah apakah pengungkapan kasus ini hanya merupakan hasil dari proses penegakan hukum, atau terdapat kepentingan lain yang ikut memengaruhi waktu, cara, dan arah pengungkapannya.
Namun, untuk sampai pada kesimpulan demikian, diperlukan bukti mengenai komunikasi, instruksi, kronologi pengambilan keputusan, serta keterlibatan aktor-aktor yang relevan. Tanpa itu, pembicaraan mengenai operasi yang dirancang Presiden tetap berada pada wilayah dugaan.
Siapa yang Diuntungkan dari Terungkapnya Kasus Ini?
Dalam analisis politik, terdapat satu pendekatan yang kerap digunakan untuk membaca suatu peristiwa, yakni melihat siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang mengalami perubahan posisi setelah peristiwa tersebut terjadi. Pertanyaan ini dikenal melalui pendekatan cui bono, sebuah ungkapan Latin yang secara sederhana berarti siapa yang memperoleh manfaat.
Pendekatan tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan pelaku hanya berdasarkan siapa yang diuntungkan. Sebab, seseorang atau suatu kelompok dapat memperoleh keuntungan dari peristiwa yang tidak mereka rancang.
Namun, pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi konsekuensi politik yang perlu ditelusuri.
Dalam kasus penyadapan Presiden, terbongkarnya perkara dapat membawa beberapa konsekuensi :
Pertama, terbukanya ruang evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian di lingkungan kepolisian.
Kedua, kemungkinan perubahan dalam hubungan kewenangan dan kepercayaan antara pimpinan pemerintahan dengan institusi keamanan.
Ketiga, munculnya perhatian terhadap keamanan komunikasi pejabat negara, termasuk kemungkinan adanya akses terhadap informasi yang selama ini dianggap terbatas.
Keempat, terbukanya persoalan mengenai jaringan pengaruh dan relasi internal di lingkungan institusi yang memiliki kewenangan strategis.
Namun, semua konsekuensi tersebut tidak otomatis berarti ada pihak yang sengaja menciptakan perkara untuk memperoleh keuntungan politik. Justru, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah perubahan-perubahan tersebut merupakan dampak alami dari penegakan hukum atau berkaitan dengan suatu agenda yang lebih terencana.
Perbedaan itu hanya dapat diketahui melalui penyelidikan yang transparan dan bukti yang dapat diuji.
Siapa Mengawasi Penggunaan Teknologi Penyadapan?
Di luar dinamika politik, perkara ini seharusnya membuka diskusi yang lebih mendasar mengenai pengawasan teknologi intelijen dan penyadapan di Indonesia.
Teknologi penyadapan merupakan instrumen yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, kemampuan tersebut diperlukan untuk mengungkap kejahatan yang sulit dijangkau melalui metode penyelidikan biasa.
Namun, kewenangan yang besar juga memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa operasi penyadapan harus memiliki dasar permintaan, persetujuan, periode pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Bahkan, prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari landasan pelaksanaannya.
Selain itu, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut keamanan Presiden. Jika dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha sebagaimana disampaikan penyidik terbukti, maka persoalannya menyentuh perlindungan privasi dan kebebasan komunikasi masyarakat yang lebih luas.
Negara perlu memastikan bahwa teknologi yang dibangun untuk kepentingan penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen pengawasan tanpa batas.
Belum Terjawab
Pada akhirnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang masih membutuhkan jawaban dari proses penyidikan.
Siapa yang pertama kali menginisiasi penggunaan sistem LIMS terhadap nomor-nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan?
Apakah terdapat dokumen permintaan, persetujuan, atau instruksi yang mendasari penggunaan sistem tersebut?
Siapa saja yang mengetahui aktivitas penyadapan selama periode 2025 hingga 2026?
Untuk kepentingan apa hasil penyadapan dikumpulkan, dan apakah informasi tersebut pernah digunakan atau disampaikan kepada pihak lain?
Mengapa penghapusan data diduga terjadi pada Oktober 2026, dan apakah terdapat upaya untuk menghilangkan jejak aktivitas sebelumnya?
Bagaimana proses pelaporan pada 30 Oktober 2026 berlangsung hingga perkara tersebut berkembang menjadi penetapan tersangka pada 3 November 2026?
Terakhir, apakah pengungkapan perkara ini sepenuhnya merupakan hasil mekanisme pengawasan internal dan penegakan hukum, atau terdapat dinamika lain yang belum terungkap?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu publik memahami perkara secara lebih utuh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang berkembang di ruang publik.
Membaca Peristiwa Tanpa Tergesa-gesa Menentukan Kesimpulan
Dalam membaca perkara yang melibatkan kepala negara dan pejabat tinggi institusi keamanan, publik sebaiknya tidak terjebak pada dua kutub pemikiran.
Di satu sisi, tidak tepat jika seluruh penjelasan resmi diterima tanpa pertanyaan kritis. Institusi negara tetap perlu membuka proses yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika perkara menyangkut penggunaan kewenangan dan teknologi pengawasan.
Di sisi lain, tidak adil pula jika setiap peristiwa politik langsung ditafsirkan sebagai rekayasa atau operasi yang sengaja dirancang oleh penguasa.
Kemungkinan bahwa Presiden mengetahui, memanfaatkan, atau bahkan mengondisikan suatu peristiwa harus dibedakan secara tegas. Mengetahui setelah menerima laporan bukan berarti mengetahui sejak awal. Memanfaatkan momentum evaluasi bukan berarti merancang peristiwa yang menjadi pemicunya. Sementara dugaan merancang penyadapan terhadap diri sendiri membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat.
Di sinilah pentingnya pendekatan jurnalistik yang tidak hanya kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga disiplin dalam memperlakukan fakta.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk menguji transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan di dalam institusi negara. Bukan sekadar mencari siapa yang paling diuntungkan, melainkan memahami bagaimana kewenangan dijalankan dan bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi di dalam sistem pemerintahan.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah penyadapan Presiden merupakan tindakan ilegal yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, bagian dari persoalan internal institusi, atau memiliki dimensi politik yang lebih luas masih membutuhkan jawaban.
Sebab, dalam politik, sebuah peristiwa tidak cukup dibaca dari apa yang terlihat di permukaan. Kronologi, motif, aktor, kepentingan, dan konsekuensinya perlu diperiksa secara bersamaan. Namun, analisis yang kritis juga harus tahu batas: kemungkinan boleh dibuka, tetapi kesimpulan harus menunggu bukti.
