TIFFANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel mendesak Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera mempercepat tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boven Digoel, Yanuarius Sesewano, S.Sos., menyusul belum berjalannya tahapan penyusunan APBD sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan.
Yanuarius menegaskan, pemerintah daerah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera melakukan koordinasi dan menyiapkan dokumen perencanaan maupun penganggaran agar proses pembahasan bersama DPRD tidak semakin tertunda.
Menurutnya, penyusunan APBD memiliki tahapan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 89 dan Pasal 90, diatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama DPRD. Setelah KUA dan PPAS disepakati, masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh TAPD sebelum menjadi dasar penyusunan rancangan Perda APBD.
Selanjutnya, Pasal 104 hingga Pasal 106 PP tersebut mengatur proses penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD, pembahasan, serta kewajiban persetujuan bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Sementara Pasal 117 ayat (2) menegaskan bahwa penetapan Perda APBD harus dilakukan paling lambat akhir tahun sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap tahapan penyusunan APBD memiliki jadwal dan batas waktu yang harus dipatuhi agar pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan tepat waktu.
“Pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. TAPD melalui pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan OPD agar seluruh tahapan segera berjalan. Dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD, harus disiapkan sehingga dapat dilanjutkan ke proses pembahasan anggaran bersama DPRD,” tegas Yanuarius saat diwawancarai TIFFANEWS.CO.ID pada Rabu (18/11/2026) di Merauke.
Ia menjelaskan, percepatan tahapan tersebut penting agar penetapan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada 2027 tidak terganggu.

Yanuarius juga menyoroti komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Boven Digoel telah dua kali melayangkan surat kepada pemerintah daerah, masing-masing pada September dan Oktober 2026, untuk meminta percepatan persiapan pembahasan APBD 2027.
Namun, menurutnya, hingga wawancara berlangsung, DPRD belum menerima surat balasan maupun penjelasan resmi mengenai kendala yang menyebabkan tahapan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“Sampai saat ini belum ada surat balasan maupun informasi resmi yang disampaikan kepada DPRD. Kalau memang ada kendala atau hambatan, seharusnya pemerintah daerah menyampaikan kepada kami agar dapat diketahui bersama apa yang menjadi persoalannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yanuarius menegaskan bahwa TAPD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh OPD untuk mempercepat penyiapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD.
“Ketua TAPD harus mampu mengoordinasikan seluruh OPD agar segera menyiapkan dokumen dan melaksanakan tahapan yang diperlukan. Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi proses pembahasan belum juga dilaksanakan, padahal DPRD pada prinsipnya siap untuk melakukan pembahasan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena itu, percepatan penyusunan APBD merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan.
Keterlambatan penetapan APBD berpotensi berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada masyarakat, hingga program pemberdayaan ekonomi, dapat mengalami penundaan apabila dokumen anggaran belum tersedia dan dapat dilaksanakan.
Selain itu, keterlambatan juga dapat mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan realisasi program tidak maksimal, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terburu-buru, serta penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Dampaknya, manfaat anggaran bagi masyarakat pun berpotensi tidak dirasakan secara optimal.
Yanuarius berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tahapan yang menjadi kewenangannya. Ia juga berharap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diserahkan kepada masing-masing OPD pada awal 2027 sehingga pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal.
“Saya meminta pemerintah daerah agar segera mengambil langkah. Mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh tahapan harus dijalankan sesuai aturan agar APBD dapat segera diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (mnl)




