TIFFA NEWSTIFFA NEWS
  • HOME
  • BERITA
  • OLAHRAGA
  • KAMTIBMAS
  • POLITIK
  • PPS
  • NUSANTARA
  • GALERI
  • OPINI
  • OTHERS
    • PUSTAKA
    • BUDAYA
    • EKONOMI
    • HANKAM
    • HAM
    • JEJAK
    • GAYA HIDUP
    • INTAN JAYA
    • SOSOK
Search
Reading: DPRD Desak TAPD Segera Percepat Penyusunan APBD Boven Digoel 2027
Share
TIFFA NEWSTIFFA NEWS
Search
  • HOME
  • BERITA
  • OLAHRAGA
  • KAMTIBMAS
  • POLITIK
  • PPS
  • NUSANTARA
  • GALERI
  • OPINI
  • OTHERS
    • PUSTAKA
    • BUDAYA
    • EKONOMI
    • HANKAM
    • HAM
    • JEJAK
    • GAYA HIDUP
    • INTAN JAYA
    • SOSOK
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 RAKA for Tiffa Company. All Rights Reserved.
TIFFA NEWS > News > BERITA > DPRD Desak TAPD Segera Percepat Penyusunan APBD Boven Digoel 2027
BERITA

DPRD Desak TAPD Segera Percepat Penyusunan APBD Boven Digoel 2027

Last updated: 19/11/2026 - 00:07
By Tiffa News
Share
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boven Digoel, Yanuarius Sesewano menyampaikan desakan percepatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. (Ilustrasi AI)
SHARE

TIFFANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel mendesak Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera mempercepat tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boven Digoel, Yanuarius Sesewano, S.Sos., menyusul belum berjalannya tahapan penyusunan APBD sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan.

Yanuarius menegaskan, pemerintah daerah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera melakukan koordinasi dan menyiapkan dokumen perencanaan maupun penganggaran agar proses pembahasan bersama DPRD tidak semakin tertunda.

Menurutnya, penyusunan APBD memiliki tahapan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 89 dan Pasal 90, diatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama DPRD. Setelah KUA dan PPAS disepakati, masing-masing OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh TAPD sebelum menjadi dasar penyusunan rancangan Perda APBD.

Trending Now:  Gubernur Papua Selatan Bahas Penguatan Tata Kelola Hutan Bersama BPHL

Selanjutnya, Pasal 104 hingga Pasal 106 PP tersebut mengatur proses penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD, pembahasan, serta kewajiban persetujuan bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Sementara Pasal 117 ayat (2) menegaskan bahwa penetapan Perda APBD harus dilakukan paling lambat akhir tahun sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap tahapan penyusunan APBD memiliki jadwal dan batas waktu yang harus dipatuhi agar pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan tepat waktu.

“Pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. TAPD melalui pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan OPD agar seluruh tahapan segera berjalan. Dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD, harus disiapkan sehingga dapat dilanjutkan ke proses pembahasan anggaran bersama DPRD,” tegas Yanuarius saat diwawancarai TIFFANEWS.CO.ID pada Rabu (18/11/2026) di Merauke.

Ia menjelaskan, percepatan tahapan tersebut penting agar penetapan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada 2027 tidak terganggu.

Trending Now:  PJ Gubernur Papua Selatan Kunjungan Perdana ke Boven Digoel
Yanuarius Sesewano.

Yanuarius juga menyoroti komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Boven Digoel telah dua kali melayangkan surat kepada pemerintah daerah, masing-masing pada September dan Oktober 2026, untuk meminta percepatan persiapan pembahasan APBD 2027.

Namun, menurutnya, hingga wawancara berlangsung, DPRD belum menerima surat balasan maupun penjelasan resmi mengenai kendala yang menyebabkan tahapan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan.

“Sampai saat ini belum ada surat balasan maupun informasi resmi yang disampaikan kepada DPRD. Kalau memang ada kendala atau hambatan, seharusnya pemerintah daerah menyampaikan kepada kami agar dapat diketahui bersama apa yang menjadi persoalannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yanuarius menegaskan bahwa TAPD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh OPD untuk mempercepat penyiapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD.

“Ketua TAPD harus mampu mengoordinasikan seluruh OPD agar segera menyiapkan dokumen dan melaksanakan tahapan yang diperlukan. Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi proses pembahasan belum juga dilaksanakan, padahal DPRD pada prinsipnya siap untuk melakukan pembahasan,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena itu, percepatan penyusunan APBD merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan.

Trending Now:  Silaturahmi Natal Apolo Safanpo ke Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Disambut Masyarakat Adat Kima-Kima

Keterlambatan penetapan APBD berpotensi berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada masyarakat, hingga program pemberdayaan ekonomi, dapat mengalami penundaan apabila dokumen anggaran belum tersedia dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, keterlambatan juga dapat mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan realisasi program tidak maksimal, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terburu-buru, serta penyerapan anggaran menumpuk pada akhir tahun. Dampaknya, manfaat anggaran bagi masyarakat pun berpotensi tidak dirasakan secara optimal.

Yanuarius berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tahapan yang menjadi kewenangannya. Ia juga berharap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diserahkan kepada masing-masing OPD pada awal 2027 sehingga pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal.

“Saya meminta pemerintah daerah agar segera mengambil langkah. Mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh tahapan harus dijalankan sesuai aturan agar APBD dapat segera diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (mnl)

You Might Also Like

Apolo Safanpo: Semangat Pelayanan Uskup Aloysius Akan Terus Dilanjutkan

Dubes Vatikan Tiba di Merauke, Hadiri Pemakaman Uskup Agats dan Resmikan Seminari Tinggi

Plaghelmo Seran: Hutan Papua Selatan Punya Potensi Besar untuk Investasi Ekonomi Karbon

BPHL Sosialisasikan Jasa Lingkungan Karbon, Ada Nilai Ekonomi di Balik Hutan yang Terjaga

Tiffa News 19/11/2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Apolo Safanpo: Semangat Pelayanan Uskup Aloysius Akan Terus Dilanjutkan
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
newsletter featurednewsletter featured

Weekly Newsletter

Kirim Email Anda agar bisa kami infokan berita pilihan terpopuler

Popular News
BERITAPPS

Empat Prioritas Pendidikan Papua Selatan, Ini Penegasan Apolo Safanpo

By Tiffa News 4 days ago
WAKIL PRESIDEN DAN MASA DEPAN PAPUA
Air Mata di Tanah Rawa dan Tenda Cinta di Mumugu
BRIN Petakan 27 Lokasi Pembangkit Nuklir, Merauke dan Timika Masuk Daftar
Dana Otsus Sasar Fasilitas Pendidikan OAP, Anna Mahuze Apresiasi Pemprov Papua Selatan

SUARNEWS.COM

about us

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

  • BERITA
  • PON XX 2021
  • GALERI
  • KAMTIBMAS
  • NUSANTARA
  • PUSTAKA
  • GAYA HIDUP
  • JEJAK
  • SUARNEWS
  • INTAN JAYA
  • Susunan Redaksi
  • Tentang Kami
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Find Us on Socials

© TIFFANews Network. RAKA GENDIS.id Company. All Rights Reserved. Suar News

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?