TIFFANEWS.CO.ID – Sebanyak 30 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Gelombang I Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan studi lapangan ke Kantor Gubernur Papua Selatan sekaligus beraudiensi dengan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Senin (29/6/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan itu turut dihadiri Kepala Pusdiklat BIN, Brigjen I Gusti Agung A. Winata, bersama enam orang pendamping.
Kapusdiklat BIN Brigjen I Gusti Agung A. Winata mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada para peserta diklat mengenai dinamika pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di wilayah tersebut.
“Kami membawa 30 peserta diklat beserta enam orang pendamping. Mereka ingin memperoleh informasi langsung dari Bapak Gubernur mengenai perkembangan DOB Papua Selatan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Winata.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan bahwa Papua Selatan merupakan provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Menurut Apolo, masa persiapan pemerintahan berlangsung selama 2023 hingga 2024. Papua Selatan baru memiliki gubernur definitif, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), serta Majelis Rakyat Provinsi (MRP) pada 2025.
“Artinya, kami baru satu tahun melaksanakan pembangunan setelah melewati dua tahun masa persiapan,” kata Apolo.
Ia menjelaskan, pemekaran provinsi diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan demi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Kita bersyukur karena daerah ini tetap aman sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Apolo juga berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat terhadap Papua Selatan terus ditingkatkan agar proses pembangunan dapat berjalan optimal.
Dalam kesempatan itu, Apolo turut memaparkan dua Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan di Papua Selatan.
PSN pertama adalah program ketahanan pangan di kawasan Wanam yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Ia menjelaskan, intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi lahan sawah yang telah ada agar produktivitas meningkat, termasuk meningkatkan pola tanam dari dua kali menjadi tiga kali tanam dan panen dalam setahun.
Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan lahan sawah baru guna mengimbangi berkurangnya sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian di Indonesia setiap tahun akibat pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan ekonomi.
“Tujuannya menjaga stabilitas produksi pangan nasional, khususnya beras,” jelas Apolo.
Menurutnya, apabila seluruh kawasan pertanian di Wanam telah beroperasi secara optimal, produksi beras diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun sehingga memberikan kontribusi besar terhadap swasembada pangan nasional.
Selain ketahanan pangan, Apolo menjelaskan PSN kedua adalah pengembangan kawasan perkebunan tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang diproyeksikan menjadi pusat produksi gula dan bioetanol nasional.
Ia mengungkapkan, proyek tersebut diawali dengan riset sejak 2015 melalui pembangunan laboratorium, pengujian berbagai varietas tebu, hingga seleksi bibit unggul yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah, iklim, dan tahan terhadap serangan hama.
“Tahun sebelumnya penanaman dilakukan untuk pembibitan, sedangkan tahun ini mulai memasuki tahap produksi. Produksi gula ditargetkan dimulai pada Juni 2027,” katanya.
Apolo menambahkan, pembangunan empat pabrik gula juga terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada Desember tahun ini. Salah satu pabrik di Merauke disebut memiliki kapasitas produksi setara sepuluh pabrik gula di Jawa Timur dan Lampung.
Apabila seluruh pabrik beroperasi sesuai target, produksi gula diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun sehingga Indonesia dapat mewujudkan swasembada gula sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Harapan kami, seluruh program ini berjalan sesuai rencana sehingga Merauke dapat menjadi lumbung pangan sekaligus lumbung energi nasional yang menopang ketahanan pangan dan energi Indonesia,” tutup Apolo. (***)
