TIFFANEWS.CO.ID – Walaupun pesta demokrasi siklus politik lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih terbilang jauh, namun pada jauh-jauh hari pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan (PPS) mengingatkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Papua Selatan, keluarga besar partai politik berlambang pohon beringin ini, para simpatisan partai tua ini, dan seluruh rakyat pemilih agar tidak cepat-cepat meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) usai melaksanakan hak konstitusional pemberian suara pada Pemilu 2029 mendatang.
Hal itu terungkap pada kesempatan kunjungan dan konsolidasi Bawaslu PPS di Sekretariat DPD Golkar PPS, Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan, Kamis (2/7).
“Ketika sudah selesai mencoblos surat suara di bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, kiranya pemilih tidak cepat-cepat meninggalkan arena pemberian suara, tetapi tetap berada di tempat itu untuk menyaksikan secara langsung proses penghitungan perolehan suara sampai semua mata pemilih dan hadirin lainnya melihat langsung dokumen C1 plano yang terpampang di TPS itu,” kata Yustina Weyrop, SE, salah satu anggota Bawaslu PPS pada kesempatan dialog dengan jajaran pimpinan dan anggota DPD Partai Golkar PPS yang menghadiri kegiatan kunjungan dan konsolidasi Bawaslu PPS itu.
Yang dimaksudkan dengan C1 pleno adalah formulir berukuran besar (plano) yang digunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencatat hasil penghitungan suara Pemilu secara langsung, manual dan terbuka
Pihak Bawaslu mengingatkan hal ini untuk memperkecil pelanggaran dan konflik antarpeserta Pemilu dan konflik antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terkait proses dan hasil akhir penghitungan suara dan perolehan suara pada perhelatan demokrasi itu.
Salah satu konflik yang sering terjadi dalam rangkaian tahapan Pemilu adalah hasil akhir penghitungan suara di tingkat TPS dan tingkatan selanjutnya seperti di distrik, kabupaten, dan seterusnya.
Pada kesempatan tatap muka antara Bawaslu PPS dengan jajaran DPD Golkar PPS itu, para peserta terlihat aktif mendiskusikan berbagai pengalaman pelanggaran Pemilu, baik pada masa persiapan Pemilu, kampanye, pemberian suara, hingga pengumuman hasil Pemilu.
Untuk mengantisipasi hal-hal buruk seperti inilah, maka pihak Bawaslu mulai mendatangi setiap partai politik untuk melakukan penguatan konsolidasi demokrasi sekaligus pengawasan terhadap sistem informasi partai politik.
Para peserta pertemuan tersebut, baik Bawaslu maupun DPD Partai Golkar PPS, bersama-sama menyadari masih banyak kekurangan dan tidak sedikit pula pelanggaran yang terjadi selama sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada umumnya dan Papua Selatan khususnya.
Kekurangan, termasuk di dalamnya pelanggaran Pemilu ini, tidak serta-merta hilang dalam sekejap, namun tekad dan upaya yang terus-menerus untuk semakin mengurangi kekurangan dan memperkecil pelanggaran pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah keniscayaan.
Para peserta pertemuan pun menyadari bahwa mendapatkan Pemilu yang benar-benar sempurna merupakan sebuah mimpi besar atau utopia. Kenyataannya, cukup banyak wakil rakyat kita yang saat ini duduk di kursi lembaga legislatif adalah hasil dari sebuah permainan politik di arena pertarungan politik yang serba curang.
“Kita harus dapat meminta para wakil rakyat di DPR untuk melahirkan UU Pemilu yang ‘baik’, di mana ada kebebasan, kejujuran, dan keadilan, tetapi tentu saja kita tidak harus mati-matian berharap adanya Pemilu yang sempurna. Cukup banyak juga wakil rakyat kita di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat saat ini datang dari hasil Pemilu yang cukup curang. Jika tidak berbuat curang, mungkin atau belum tentu hari ini mereka duduk di kursi legislatif,” kata salah seorang peserta pertemuan itu.
Apa yang disampaikan itu tidak bermaksud agar orang membenarkan atau membiarkan atau menyetujui perbuatan curang dalam Pemilu, namun sebagai sebuah peringatan agar setiap orang harus dapat meraih sukses melalui cara dan jalan yang baik, benar, adil, dan jujur.
Bagaimanapun juga pelaksanaan demokrasi harus selalu diuji, dievaluasi, dan terus-menerus diperbaiki demi kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Kedatangan Bawaslu PPS ke Sekretariat DPD Golkar PPS diterima pimpinan dan anggota DPD Golkar PPS.
Sebelum kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu PPS, Marman, S.Sos., M.Si., melalui surat kepada Pimpinan DPD Golkar PPS Nomor: B-25/HM.02/K.PN/06/2026 tertanggal 26 Juni 2026 menyampaikan bahwa kunjungan dan konsolidasi Bawaslu PPS sebagai langkah strategis penguatan konsolidasi demokrasi sekaligus pengawasan terhadap sistem informasi partai politik.
Konsolidasi Bawaslu di Sekretariat DPD Golkar PPS berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan keakraban.
Kunjungan berakhir dengan ramah tamah dan foto bersama. (ron/yoh/jos)
