TIFFANEWS.CO.ID – Sejumlah pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) Papua Selatan yang tergabung dalam Solidaritas Pencaker OAP melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa pada Rabu (21/5/2025). Audiens merupakan peserta tes CPNS 2024 yang tidak lolos dan menyuarakan kekecewaan terhadap proses rekrutmen yang dinilai tidak berpihak kepada OAP.
Para pencaker OAP merasa dirugikan karena munculnya nama-nama non-OAP dalam formasi yang seharusnya khusus untuk OAP. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan dan menyayangkan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan yang dianggap tidak maksimal membela hak-hak OAP.
Dalam audiensi tersebut, Sekretaris BKPSDM Papua Selatan menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan telah diumumkan melalui berbagai media surat kabar, termasuk media sosial dan RRI. Ia menegaskan bahwa pembagian formasi antara OAP dan non-OAP sudah dilakukan secara sistematis sejak awal, dengan kuota 800 untuk OAP dan 200 untuk non-OAP. Pendaftaran kedua kategori juga dilakukan secara terpisah, dan sistem tidak memungkinkan pencampuran antara keduanya.
Namun, pihak BKPSDM mengakui bahwa penetapan status OAP sepenuhnya menjadi kewenangan MRP. Jika peserta tidak memiliki surat rekomendasi dari MRP yang menyatakan bahwa mereka adalah OAP, maka mereka secara otomatis tidak dapat mengisi formasi khusus OAP.
Wakil Gubernur Paskalis Imadawa mengakui bahwa keterlibatan MRP dalam proses ini justru membuat situasi makin membingungkan. Ia meminta agar kasus Marselino — salah satu peserta yang diduga menjadi korban ketidakjelasan sistem — dimasukkan ke dalam daftar perhatian khusus.
Imadawa mengusulkan agar pertemuan lanjutan digelar minggu depan, dengan menghadirkan Kepala BKPSDM, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan MRP Papua Selatan untuk membahas kejanggalan-kejanggalan yang muncul secara terbuka dan kekeluargaan. Ia menekankan bahwa tujuan pertemuan bukan untuk menggugat hasil pengumuman, melainkan meminta penjelasan yang transparan demi keadilan bagi seluruh anak asli Papua.
“Kita tidak ingin pembatalan pengumuman, kita hanya ingin kejelasan. Ada beberapa hal yang janggal dan itu harus dijelaskan oleh pihak berwenang,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh data terkait kasus ini dibackup dengan baik sebagai bahan laporan kepada Gubernur dan instansi terkait. (Ron)
