TIFFANEWS.CO.ID — Ketua Harian Badan Pengurus Pusat (BPP) Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG LKK), Pdt. Dr. Henky N. Sabdo, menghimbau kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik di wilayah Papua Selatan untuk segera mengambil langkah strategis melalui pelaksanaan rapat kerja wilayah (Rakerwil) dan rapat kerja daerah (Rakerda).
Hal tersebut disampaikan dalam wawancara usai kegiatan pelantikan, sebagai bentuk dorongan agar program kerja organisasi dapat segera berjalan dan selaras dengan dinamika pembentukan Papua Selatan yang tergolong sebagai provinsi baru.
Menurutnya, percepatan penyusunan dan pelaksanaan program kerja menjadi penting agar BAMAG LKK mampu hadir secara nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mensejahterakan gereja, anggota BAMAG, serta seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.
“BAMAG Indonesia adalah mitra sejajar dengan pemerintah, sehingga apa yang dilakukan harus seiring dan seirama dengan arah pembangunan daerah. Kita harus hadir untuk semua, tanpa diskriminasi,” ujarnya pada Selasa (28/4/2025) di Merauke.
Ia juga menekankan pentingnya setiap bidang dalam struktur organisasi untuk segera mengerucutkan program prioritas, sehingga dapat diaplikasikan secara konkret dan terarah. Melalui langkah tersebut, diharapkan sinergi antara BAMAG dan pemerintah dapat terbangun dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komunikasi menjadi kunci utama dalam menjalankan roda organisasi. Selain itu, kegiatan pencerahan seperti seminar juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk dalam bidang sosial dan kebangsaan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyinggung pengalaman di daerah lain terkait minimnya keterlibatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menjangkau masyarakat. Namun, ia memberikan apresiasi terhadap figur yang dinilai hadir dengan kerja nyata.
“Terkadang masyarakat tidak mengenal wakilnya karena kurangnya komunikasi. Tapi ketika ada yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah masyarakat, itu menjadi nilai tersendiri,” jelasnya.
Terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM), ia mengakui bahwa persoalan tersebut masih menjadi polemik, terutama dalam konteks politik dan kebijakan negara. Menurutnya, tidak semua hal dapat dilihat secara sederhana, karena terdapat kepentingan negara yang harus dijaga.
Namun demikian, ia menilai bahwa salah satu persoalan utama yang kerap memicu persepsi pelanggaran HAM adalah kurangnya komunikasi dari negara kepada masyarakat.
“Seringkali yang menjadi kendala adalah kurangnya penjelasan dari negara. Padahal jika dikomunikasikan dengan baik, saya kira banyak hal bisa dipahami dan tidak menimbulkan benturan,” pungkasnya. (Djo)
