TIFFANEWS.CO.ID – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (DIKLATDA), serta Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) di Hotel Halogen, Merauke, Senin (18/05/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Stronger Together: Soliditas dan Kompetensi Menuju Sukses Bersama” sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan peningkatan kapasitas pengusaha muda di Papua Selatan.
Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran seluruh peserta dalam kegiatan tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena pertolongan dan anugerah Tuhan serta kecintaan bersama untuk membangun Provinsi Papua Selatan.
Ia menegaskan bahwa HIPMI Papua Selatan harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di empat kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, Papua Selatan memiliki posisi strategis sebagai “beranda terdepan” ekonomi di kawasan timur Indonesia, terlebih di tengah agenda besar Indonesia Emas 2045 dan prioritas nasional di sektor ketahanan pangan yang mulai terfokus di Merauke dan wilayah sekitarnya.
“Pertanyaannya hari ini adalah, apakah pengusaha lokal akan menjadi tuan rumah di tanah sendiri? Karena itu HIPMI harus menjadi motor penggerak ekonomi,” ujarnya.
Nickson menegaskan bahwa pengusaha muda Papua Selatan tidak boleh hanya puas menjadi perantara atau subkontraktor level bawah, tetapi harus “naik kelas” menjadi pengusaha yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok dan pembangunan ekonomi daerah.
“Anak-anak HIPMI harus naik kelas, menjadi pengusaha yang mandiri, berdaya saing, bahkan mampu bersaing di tingkat menengah hingga atas,” katanya.
Ia juga menekankan empat pilar utama yang menjadi fokus HIPMI Papua Selatan ke depan. Pilar pertama adalah membangun ekosistem usaha yang kolaboratif dengan menghilangkan sekat antara pengusaha kecil, menengah, hingga besar agar dapat bertumbuh bersama.
Menurutnya, kolaborasi antara pengusaha muda, pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, dan seluruh mitra strategis menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis di Papua Selatan.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita butuh mentoring, regenerasi, penguatan jejaring, dan transfer of knowledge agar usaha anak muda Papua Selatan bisa terus berkembang,” tegasnya.
Pilar kedua adalah hilirisasi dan modernisasi usaha. Ia menilai Papua Selatan memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan energi yang harus didorong agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah melalui pengolahan, branding, dan digitalisasi.
“HIPMI Papua Selatan hadir untuk memfasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga akses permodalan. Kami ingin menciptakan pengusaha muda baru yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing,” katanya.
Selain itu, HIPMI Papua Selatan juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran pengusaha lokal dalam setiap proyek strategis daerah maupun nasional. Menurut Nickson, keberpihakan terhadap pengusaha lokal bukan sekadar pembagian proyek, tetapi bagian dari pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pilar terakhir yang ditekankan adalah transformasi organisasi menuju sistem yang lebih modern dan profesional. Ia mengatakan HIPMI Papua Selatan harus menjadi organisasi berbasis data (data-driven), transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan era digital.
“Kita ingin HIPMI Papua Selatan dipandang sebagai organisasi yang profesional. Saat berbicara dengan investor maupun pemerintah, kita harus hadir dengan data dan gagasan yang kuat, bukan sekadar janji,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Nickson juga mengajak seluruh kader HIPMI Papua Selatan untuk fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah tanpa kehilangan sikap kritis yang membangun, serta segera menyusun “Blueprint Ekonomi Pemuda Papua Selatan” sebagai acuan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
“Pengusaha muda Papua Selatan bukan hanya pelengkap, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan. Mari bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi tanah Papua Selatan yang kita cintai,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Amadea Sampepadang, dalam laporannya menyampaikan bahwa RAKERDA bukan sekadar forum administrasi organisasi, tetapi menjadi ruang konsolidasi besar untuk memperkuat solidaritas, menyusun arah kebijakan organisasi, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha dan pembangunan daerah yang terus berkembang secara dinamis.
Ia juga menjelaskan bahwa Diklatda menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi organisasi guna melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan memiliki semangat kolaborasi dalam membangun perekonomian Papua Selatan.
Sementara Forbisa menjadi wadah membangun jejaring usaha, memperkuat kemitraan strategis, serta membuka peluang investasi dan kolaborasi antara pengusaha muda, pemerintah, dan dunia perbankan.
“Kami meyakini bahwa kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berani berwirausaha,” ujarnya.
Rakerda, Diklatda, dan Forbisa BPD HIPMI Papua Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan gagasan, program, dan kolaborasi nyata demi memperkuat peran pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah selatan Papua. (Djo)
