TIFFANEWS.CO.ID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Merauke menyatakan keprihatinan atas rangkaian peristiwa penembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pengurus Pusat (PP) GMKI kepada seluruh cabang di Tanah Papua untuk menyampaikan sikap resmi organisasi terkait situasi kemanusiaan yang terjadi.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Merauke, Kamus Bayage, mengatakan persoalan di Papua tidak dapat dipandang hanya dari satu sudut pandang. Menurutnya, konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun melahirkan berbagai persoalan, mulai dari aspek keamanan, hak asasi manusia, pembangunan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam situasi tersebut, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus diusut secara terbuka, independen, dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kebenaran dapat terungkap, keadilan dapat ditegakkan, dan tidak muncul saling menyalahkan tanpa bukti yang jelas,” ujar Kamus Bayage.
Ia juga menegaskan bahwa setiap tindakan aparat keamanan maupun pihak lain yang terlibat dalam konflik perlu dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga sipil sebagai prioritas utama.
Pernyataan tersebut sejalan dengan poin-poin yang disampaikan PP GMKI, yakni mendorong investigasi independen yang transparan terhadap peristiwa penembakan warga sipil, meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap aparat yang terlibat, serta mendesak adanya perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil, termasuk di wilayah konflik dan pengungsian.
Kamus Bayage menambahkan bahwa masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Nduga, dan Yahukimo, membutuhkan situasi yang aman agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi tanpa rasa takut.
“Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Papua sebaiknya mengedepankan dialog, penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia meyakini perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak mampu menahan diri, menghormati hukum, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bersama-sama mencari solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat Papua.
Melalui pernyataan sikap tersebut, GMKI Cabang Merauke berharap seluruh pihak mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta penegakan hukum yang adil dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, sehingga keamanan, keadilan, dan perdamaian dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (JW)
