(Menelusuri harapan, tantangan, dan percakapan yang terus berjalan di Papua Selatan)
Oleh: Ronny Imanuel Rumboy
Papua Selatan dalam beberapa bulan terakhir tampak sibuk. Bukan hanya karena proyek pembangunan dan angka investasi yang rajin diumumkan, tetapi juga karena percakapan publik yang terus berjalan. Kadang tenang, kadang menghangat. Wajar saja. Sebagai provinsi baru, Papua Selatan sedang belajar berjalan sambil sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Siapa tahu ada yang perlu digandeng atau sekadar diajak bicara.
Periode 2025 hingga Januari 2026 memperlihatkan bahwa pembangunan di Papua Selatan tidak terjadi di ruang hampa. Ia berjalan berdampingan dengan harapan, kegelisahan, serta upaya banyak pihak membaca arah perubahan. Dalam konteks itu, Program Strategis Nasional atau PSN hadir sebagai salah satu bagian penting dari upaya percepatan pembangunan, meski tentu bukan satu faktor yang membentuk wajah Papua Selatan hari ini. Pemerintah melihat PSN sebagai pintu pembuka. Masyarakat melihatnya sebagai perubahan besar yang perlu dipastikan arahnya. Pertanyaannya, apakah dua cara pandang ini sudah cukup sering dipertemukan?
Ruang Hidup: Ketika Pembangunan Bertemu Kehati-hatian
Di sejumlah wilayah adat, masyarakat masih memberi perhatian besar pada ruang hidup, rasa aman, dan keberlanjutan lingkungan. Pada pertengahan Desember 2025 di Wanam, Kabupaten Merauke, masyarakat adat Malind menyampaikan kegelisahan melalui simbol adat dan keagamaan. Cara yang tenang tetapi sarat makna.
Bagi masyarakat adat, perubahan yang cepat sering kali terasa lebih dulu sebelum manfaatnya benar-benar hadir. Keresahan bukan selalu berarti penolakan. Dalam banyak kasus, ia justru bentuk kehati-hatian sosial yang wajar.
“ Tantangan utama pembangunan di Papua bukan semata pada proyeknya, melainkan pada proses konsultasi dan persetujuan masyarakat adat yang belum sepenuhnya setara, ” ungkap laporan Human Rights Monitor.
Di titik ini, pembangunan diuji bukan dari kecepatan alat berat, melainkan dari kesabaran mendengar. Bukankah pembangunan yang baik seharusnya membuat orang merasa dilibatkan, bukan sekadar dilalui?
Ruang Demokrasi: Kritik, Aspirasi, dan Batasannya
Dinamika sosial tersebut kemudian muncul di ruang publik. Pada 7 Desember 2025 di Merauke, seorang aktivis lingkungan diamankan aparat saat menyampaikan pendapat di ruang terbuka. Peristiwa serupa terjadi kembali pada 25 Januari 2026, ketika sekelompok umat dan aktivis menggelar aksi diam di sekitar kawasan Katedral Merauke.
Isu yang disuarakan beragam, mulai dari perlindungan masyarakat adat, lingkungan hidup, hingga kekhawatiran terhadap pembangunan berskala besar, termasuk PSN. Aksi berlangsung tanpa kekerasan, dan seluruh peserta akhirnya dilepaskan.
“ Aksi ini merupakan bentuk ekspresi sipil yang berlangsung damai dan tidak disertai tindakan anarkis, ” jelas Human Rights Monitor dalam catatannya.
Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum. Di sinilah ruang demokrasi sering diuji. Kritik dibutuhkan, stabilitas juga penting. Tantangannya adalah menjaga keduanya tetap berjalan beriringan. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk berbeda pendapat tanpa saling curiga?
CPNS: Hasil Audiensi Papua Selatan dengan KemenPAN‑RB
Selain membicarakan pembangunan fisik dan sosial, isu akses kerja formal lewat penerimaan CPNS juga menjadi bagian penting percakapan publik di Papua Selatan. Dalam upaya mengawal aspirasi masyarakat terkait sisa kuota formasi CPNS bagi Orang Asli Papua (OAP) yang belum terisi, Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama DPR Papua Selatan dan Majelis Rakyat Papua Selatan melakukan audiensi dengan Wakil Menteri PAN‑RB, Purwadi Arianto, di Jakarta pada Kamis, 22 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memastikan peluang kerja lokal tetap dibuka bagi putra‑putri daerah.
Hasil pertemuan memberikan kepastian bahwa sisa kuota CPNS OAP — sebanyak sekitar 206 formasi — tidak akan dihapuskan, tetapi tetap diakomodir oleh pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
“ Menurutnya, hasil pertemuan dengan Kementerian PAN‑RB memberikan kepastian yang menggembirakan karena kuota sisa CPNS OAP tidak dihapuskan, melainkan tetap diakomodir dan akan diatur sesuai mekanisme yang berlaku, ” ungkap laporan media lokal.
Keputusan ini menjadi angin segar di tengah harapan masyarakat Papua Selatan akan peluang kerja formal yang lebih adil. Pemerintah daerah bersama DPRPS menyatakan akan mengawal proses tersebut secara ketat, agar aspirasi tersebut benar-benar terwujud sesuai dengan aturan yang berlaku.
PSN: Antara Instrumen Negara dan Harapan Daerah
Di tengah dinamika sosial tersebut, Program Strategis Nasional tetap menjadi salah satu instrumen penting negara dalam mempercepat pembangunan Papua Selatan. PSN membuka akses infrastruktur, memperluas konektivitas wilayah, serta menjadi magnet bagi investasi yang sebelumnya enggan melirik kawasan timur Indonesia. Walaupun demikian, ada kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan sebagaimana terlihat dari beberapa reaksi masyarakat adat yang menolak perampasan tanah dan perubahan lanskap tanpa konsultasi yang setara.
Pemerintah pusat menjelaskan bahwa PSN dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka isolasi wilayah, termasuk di Papua Selatan, meskipun ada suara yang berbeda terkait dampaknya. Di berbagai forum nasional, isu keberlanjutan sosial dan hak masyarakat adat terus diperbincangkan sebagai bagian dari proses pembangunan yang lebih inklusif.
Dari perspektif daerah, PSN membawa optimisme baru. Jalan terbuka, distribusi logistik lebih lancar, dan aktivitas ekonomi mulai bergerak. Bagi pemerintah daerah, PSN bukan sekadar proyek, tetapi peluang untuk mengejar ketertinggalan struktural.
Namun optimisme ini tetap membutuhkan pengawalan sosial. PSN akan lebih kuat bila tidak hanya cepat, tetapi juga sensitif. Mungkin bukan soal memilih antara percepatan atau kehati‑hatian, melainkan bagaimana keduanya bisa berjalan bersama.
Ekonomi Daerah: Angka yang Tumbuh, Harapan yang Mengikutinya
Dari sisi ekonomi, Papua Selatan mencatat capaian yang patut diapresiasi. Dalam dialog investasi dan temu sektor terpadu Desember 2025, pemerintah daerah melaporkan lonjakan realisasi investasi yang melampaui target, menegaskan peran provinsi ini di peta investasi nasional.
“ Realisasi investasi Papua Selatan mencapai sekitar Rp5,7 triliun, melampaui target Rp5,28 triliun, ” jelas Kepala DPMPTSP Papua Selatan, Petrus Assem, saat menyampaikan capaian ini kepada publik.
Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor dan aktivitas ekonomi, termasuk yang terdorong oleh proyek pembangunan dan PSN. Namun di tingkat masyarakat, pertanyaannya tetap sederhana. Seberapa jauh angka ini sudah terasa di dapur rumah?
Bagi sebagian warga, terutama di kampung‑kampung adat, manfaat ekonomi belum selalu sebanding dengan perubahan sosial yang mereka alami. Pembangunan berjalan tetapi harapan agar hasilnya lebih merata masih terus disuarakan.
Prestasi Pemerintah Provinsi dan Gubernur Apolo Safanpo
Di tengah dinamika sosial, pemerintah provinsi juga menorehkan sejumlah capaian nyata. Gubernur Apolo Safanpo menyerahkan penghargaan kepada beberapa OPD yang menunjukkan kinerja terbaik, seperti Kantor Inspektorat Daerah, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan kinerja OPD.
Gubernur Apolo juga mendorong pemberdayaan pengusaha lokal melalui Musyawarah Daerah Gapensi Papua Selatan, memperkuat peluang kontrak pembangunan bagi pengusaha asli daerah. Selain itu, ia aktif mengapresiasi perjuangan legislator nasional untuk mempertahankan dana Otsus, serta menyerahkan bantuan hibah untuk pendidikan dan lembaga masyarakat, menegaskan perhatian pada sektor sosial dan SDM.
“ Pendidikan karakter menjadi fokus utama, agar generasi muda Papua Selatan siap bersaing di masa depan, ” jelas Gubernur Apolo Safanpo dalam berbagai kesempatan.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa di tengah pembangunan dan percakapan publik, pemerintah provinsi tetap menghasilkan prestasi yang nyata bagi masyarakat.
Kesehatan dan Pendidikan: Fondasi yang Tidak Boleh Terlewat
Di sektor kesehatan, pemerintah Papua Selatan memperluas akses Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat kurang mampu, membuka layanan kesehatan yang lebih luas.
“ Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dari layanan dasar kesehatan, ” jelas pemerintah daerah.
Namun angka stunting sekitar 20 persen menunjukkan tantangan mendasar yang belum selesai, terutama di wilayah terpencil yang juga terkena dampak pembangunan.
Di sektor pendidikan, BPS Kabupaten Mappi mempersiapkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2026 sebagai dasar perumusan kebijakan.
“ Data yang akurat sangat penting agar kebijakan pembangunan tepat sasaran, ” jelas pihak BPS.
Data memang bukan segalanya tetapi tanpa data, kebijakan sering berjalan dengan asumsi, dan asumsi kadang suka terlalu optimis.
Gereja: Menenangkan di Tengah Perubahan
Dalam dinamika tersebut, Gereja Katolik di Papua Selatan mengambil peran yang menenangkan. Gereja menjadi ruang aman bagi umat menyampaikan kegelisahan termasuk soal pembangunan dan PSN, sekaligus mendorong dialog yang damai.
“ Gereja mendorong dialog yang bermartabat dan menghindari polarisasi agar persatuan sosial tetap terjaga, ” ungkap pernyataan gereja sebagaimana dilansir media lokal.
Sikap ini dibaca beragam. Ada yang menilai terlalu hati‑hati. Namun bagi gereja, kehati‑hatian adalah bentuk tanggung jawab moral. Di tengah perubahan cepat, menjadi peneduh sering kali lebih dibutuhkan daripada menjadi pengeras suara.
Pembangunan dan Seni Mendengar
Papua Selatan hari ini bukan wilayah tanpa masalah tetapi juga bukan tanpa harapan. Pembangunan berjalan, PSN membuka peluang, investasi tumbuh, pemerintah berprestasi, dan layanan publik terus diperbaiki. Namun satu hal tetap menjadi kunci: kemampuan untuk mendengar.
Pertanyaannya mungkin bukan sekadar setuju atau tidak setuju terhadap PSN atau pembangunan daerah. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap langkah pembangunan terasa sebagai proses bersama, bukan sekadar agenda sepihak.
Karena Papua Selatan bukan hanya tentang proyek dan angka. Ia adalah rumah bersama. Dan rumah yang baik dibangun bukan hanya dengan semen dan baja tetapi juga dengan percakapan yang jujur, sabar, dan saling menghargai. (***)
