TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar menyiapkan data yang akurat serta siap memberikan klarifikasi guna memperlancar proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Apolo saat menghadiri entry meeting BPK RI Perwakilan Papua Selatan bersama para kepala daerah se-Papua Selatan di Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan entry meeting ini diikuti oleh tim pemeriksa teknis dan seluruh anggota pemeriksa, serta para kepala OPD provinsi dan empat kabupaten di Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
“Mari kita bersama-sama mengikuti tahapan pemeriksaan terperinci mulai dari entry meeting hari ini hingga batas waktu yang telah ditetapkan,” ujar Apolo.
Ia meminta seluruh OPD tidak hanya menyiapkan data dan informasi teknis yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, tetapi juga memastikan kesiapan dalam mendukung proses pemeriksaan secara menyeluruh.
Selain itu, para kepala OPD diharapkan dapat mengoordinasikan jadwal kegiatan masing-masing dengan jadwal pemeriksaan BPK. Hal ini penting agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan optimal.
“Jika ada tugas dinas luar daerah, agar dapat diatur secara bergantian dan tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak mengganggu jalannya pemeriksaan,” tegasnya.
Apolo juga menyampaikan harapan serupa kepada OPD di empat kabupaten agar terus berkoordinasi dengan tim pengendali teknis maupun pemeriksa BPK, sehingga jadwal kegiatan dan pemeriksaan dapat berjalan selaras.
Lebih lanjut, ia menekankan agar kepala OPD yang sedang dalam jadwal pemeriksaan tetap berada di tempat (standby). Hal ini diperlukan apabila tim pemeriksa membutuhkan klarifikasi langsung terkait dokumen yang telah disiapkan.
Menurutnya, kehadiran pimpinan OPD sangat penting untuk memberikan penjelasan lisan maupun informasi tambahan yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Apolo berharap, pemeriksaan terperinci yang dilakukan oleh BPK RI dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Selatan. (***)
