TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) se-Tanah Papua untuk terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi Orang Asli Papua (OAP) secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Data Orang Asli Papua se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Kamis (21/5/2026).
Penegasan itu disampaikan di sela-sela pemaparan materi terkait data OAP yang dihimpun dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Papua.
Ribka mengatakan, apabila masih terdapat kekeliruan maupun ketidaksesuaian data, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan koreksi dan pembaruan agar data yang dimiliki lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurutnya, validasi data OAP sangat penting karena menjadi dasar dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta berbagai program afirmasi bagi masyarakat Papua.
Ia menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan Otsus Papua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 21 November 2001.
Kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diundangkan pada 19 Juli 2021.
Selain itu, pelaksanaan Otsus Papua juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Ribka menegaskan, Orang Asli Papua menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus Papua melalui berbagai kebijakan afirmasi.
Di antaranya penguatan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, afirmasi politik melalui DPRP dan DPRK pengangkatan, serta pengutamaan OAP dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.
Selain itu, penggunaan Dana Otsus juga diprioritaskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat Papua.
Pemerintah pusat juga terus mendorong percepatan pembangunan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif guna meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua secara menyeluruh.
Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi memastikan implementasi Otsus berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. (***)
