TIFFANEWS.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan Papua Selatan, Frits Tobo Wakasu, S.H., S.PAK, menyoroti persoalan keamanan dan konflik kekerasan di Tanah Papua saat menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Subwilayah Timur II dalam Sidang Paripurna DPD RI periode 4 April hingga 22 Mei 2026.
Dalam laporannya, Frits menegaskan bahwa situasi keamanan di Papua membutuhkan perhatian serius dan langkah penyelesaian yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai insiden kekerasan yang terus berulang telah menimbulkan korban jiwa, pengungsian masyarakat, hingga terganggunya layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
“Berulangnya insiden yang menimbulkan korban jiwa, pengungsian masyarakat, serta terganggunya layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sipil,” ujar Frits di hadapan sidang paripurna.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua, termasuk penyusunan peta jalan penyelesaian konflik secara jelas dan berkelanjutan.
Pendekatan yang dilakukan, kata dia, harus lebih humanis, persuasif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat asli Papua.
Dalam penyampaiannya, Frits juga menegaskan komitmennya terhadap persatuan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Papua adalah Merah Putih. Negara jangan ragu-ragu bahwa Papua adalah Merah Putih. Papua adalah Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat di Papua, mulai dari aparat keamanan, masyarakat sipil, hingga warga terdampak konflik, merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang wajib mendapatkan perlindungan dan rasa keadilan yang sama dari negara.
Selain isu keamanan, laporan tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di kawasan timur Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, distribusi BBM, sektor kelautan dan perikanan, pertanian, hingga penguatan koperasi dan UMKM.
Pada sektor energi, Frits menyoroti masih tingginya harga BBM dan distribusi yang belum merata di wilayah pesisir maupun pedalaman Papua. Ia mendorong pembangunan SPBU khusus untuk kawasan pertanian dan nelayan, serta pengembangan energi alternatif berbasis masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, ia meminta pemerintah memperkuat kebijakan investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, termasuk melalui dukungan pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pengelolaan APBN dan perimbangan keuangan pusat dan daerah juga perlu lebih afirmatif dan proporsional terhadap karakteristik wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia.
Menutup laporannya, Frits berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan pembangunan dan penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan perdamaian berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.
(Djo)
