TIFFANEWS.CO.ID,- Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, S.T., akui Kabupaten Intan Jaya kini masih bergumul dengan berbagai masalah sehingga pembangunan berjalan lambat.
Masalah masalah yang ada di Intan Jaya, sebut Pj Bupati Apolos Bagau, diantaranya, masalah konflik, inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran.
Kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
Pj Bupati Apolos Bagau, mengatakan hal itu dalam sambutannya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025, di Sugapa, Rabu (27/3/24) lalu.
Kendati mengakui masalah yang ada, dalam kesempatan itu, Pj Bupati mengatakan, satu hal positif yang perlu disyukuri yakni pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berjalan dengan baik, walaupun banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.
Pj Bupati Apolos Bagau memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan TNI/Polri yang telah bekerja mesukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif di Intan Jaya.
“Setelah ini kita akan memulai agenda seleksi keanggotaan DPRK pengangkatan dan pemilihan kepala daerah,” kata Apolos Bagau.
Lebih lanjut, Apolos Bagau menegaskan, prioritas pembangunan tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, dengan titik perhatian pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang tinggi, sehingga distribusi pendapatan perkapita merata di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Kata Apolos, disamping mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 2025, kita masih terus diperhadapkan dengan malasah inflasi, stunting, kemiskinan dan pengangguran.
Oleh karena itu, fokus dan prioritas RKPD 2025 disamping dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan dalam rangka penanganan inflasi, penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan penurunan angka pengangguran.
“Keempat prioritas itu merupakan prioritas nasional yang selalu dan terus menerus mendapat perhatian serius pemerintah. Dan pada setiap evaluasi kinerja Pj. Bupati keempat prioritas tersebut selalu menjadi atensi tim evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri,” ujar Apolos.
Apolos minta perhatian kepala SKPD untuk benar-benar memperhatikan dan memformulasikan keempat prioritas tersebut ke dalam program/kegiatan prioritas 2025 dengan indikator sasaran yang terukur.
“Saya mau alokasi anggaran penanganan inflasi minimal 15% dari APBD termasuk yang dialokasi pada dana desa, alokasi penurunan stunting minimal 10%, alokasi penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim 30% dan penurunan angka pengangguran 20%,” tegas Apolos.
Menurut Apolos, komposisi tersebut dinilai ideal dalam rangka meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jangan ada lagi OPD yang menyusun perencanaan pembangunan 2025 berbasis pemenuhan belanja aparatur saja, namun belanja publik kecil.
Terakhir, Apolos minta kepada Bappeda dan TAPD betul-betul mencermati setiap program/kegiatan yang diusulkan OPD memiliki daya ungkit yang besar dalam mendorong kemandirian masyarakat serta mampu mendorong pentingkatan produktivitas masyarakat melalui peningkatan produk domestik regional bruto. (bn)
