TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan tersebut berlangsung di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026).
Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2027 yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, menegaskan pentingnya konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan strategis perencanaan pembangunan daerah.
“konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, fokus lainnya meliputi evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, penetapan indikator utama pembangunan daerah, serta sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan menjadi tantangan sekaligus kebutuhan penting guna memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Melalui forum itu, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Agustinus juga menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan forum tersebut secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi faktual di lapangan.
“setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat nyata,” tegasnya.
Di akhir sambutan, ia membuka ruang kepada peserta untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, anggota DPR Papua Selatan beserta staf, pimpinan perangkat daerah, serta para bupati dan sekretaris daerah dari empat kabupaten di Papua Selatan, yakni Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. (***)
